BUMDes Sukses Kelola Lapale Hills

Penulis: Palce Amalo Pada: Jumat, 24 Mei 2019, 22:20 WIB Nusantara
BUMDes Sukses Kelola Lapale Hills

Ist
Lapale Hills

BADAN usaha milik desa (BUMDes) di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba dinilai sukses mengelola objek wisata baru Lapala Hills. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, BUMDes yang mengelola Lapale Hills ini cukup sukses menjalankan roda usahanya dengan penghasilannya bisa mencapai hingga Rp40 juta per bulan.

Potensi wisata alam yang dikelola berupa bukit kecil menjadi objek wisata baru di Sumba Barat yang mulai ramai dikunjungi masyarakat. Dari lokasi wisata itu, para pengunjung bisa menikmati keindahan alam hutan dan lembah, serta hamparan persawahan yang luas dan beberapa spot lainnya.

“Di sana juga dibangun pondok-pondok yang berderetan untuk menyediakan makanan dan juga souvenir, yang merupakan sumber penghasilan baru bagi desa setempat,” ujarnya.

Sinun Petus mengapresiasi terobosan usaha BUMDes tersebut yang menurutnya sukses mengelola potensi untuk menumbuhkan perekonomian desa. Ia menambahkan, pihaknya sedang mendorong peran BUMDes di daerah lain untuk mengelola potensi pariwisata seperti Pantai Liman di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Kampung Adat Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan lainnya.

“BUMDes-BUMDes ini akan diperkuat baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia agar bisa mandiri dengan mengelola usahanya sendiri seperti di Lapala Hills,” katanya.

Desa wisata
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, juga menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan empat desa/kelurahan pariwisata yang telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, di Mataram ditetapkan empat desa/kelurahan yang menjadi desa pengembangan pariwisata, yakni Kelurahan Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule, dan Sayang-Sayang,” kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram.

Dengan telah ditetapkannya empat kelurahan tersebut sebagai kelurahan pengembangan pariwisata, menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk melakukan penataan terhadap kelengkapan sarana dan infrastruktur.

Pemerintah kota pastinya akan memberikan prioritas sesuai dengan pe-rencanan program yang sudah ditetapkan melalui kebijakan secara penganggaran untuk melakukan intervensi pada empat kelurahan tersebut.

“Berbagai hal-hal teknis yang harus kita persiapkan untuk melakukan penataan kawasan secara keseluruhan termasuk kesiapan masyarakat,” katanya.

Menurut Mohan, masyarakat di empat kelurahan itu pastinya belum semuanya tahu kalau wilayah mereka akan dijadikan destinasi wisata. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat bisa memberikan dukungannya.
   
Selain itu, masyarakat juga bisa mempersiapkan diri lebih maksimal dengan berbagai kreativitas dan inovasi untuk mengambil bagian peluang dari program pemerintah provinsi. “Kalau program desa pariwisata ini bisa sukses, masyarakat akan dapat banyak keuntungan terutama dampak ekonomi karena akan banyak wisatawan berkunjung ke wilayah mereka,” ujarnya.(PO/YR/Ant/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More