Jumat 24 Mei 2019, 10:01 WIB

Masyarakat Dukung BOP Labuan Bajo Flores

Gaudensius Suhardi | Nusantara
Masyarakat Dukung BOP Labuan Bajo Flores

Dok.MI
Keberadaan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores didukung masyarakat sepenuhnya.

 

KEBERADAAN Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores didukung masyarakat sepenuhnya. BOP diharapkan mampu memperkuat dan melestarikan pariwisata berbasis alam dan budaya.

Dukungan itu disampaikan pemangku kepentingan pariwisata di Labuan Bajo kepada tim yang dikirim Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tim itu ditugaskan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah itu terkait pembangunan pariwisata.

Tim yang dikirim itu beranggotakan Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata Frans Teguh dan Direktur Promosi Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu. Mereka berada di Labuan Bajo selama tiga hari sejak Selasa (21/5) dan menggelar empat pertemuan dengan berbagai kelompok.

Keberadaan BOP Labuan Bajo Flores sempat digugat menyusul sosialisasi wisata halal yang ditolak masyarakat. Menteri Arief Yahya langsung membentuk tim yang medengar aspirasi masyarakat dan tim yang mengevaluasi kinerja BOP Labuan Bajo Flores. Menteri juga menarik dan menonaktifkan Dirut BOP Shana Fatina.

Dalam pertemuan dengan tim, pemangku kepentingan pariwisata di Labuan Bajo memberikan dukungan sepenuhnya kepada BOP Labuan Bajo Flores. BOP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018.

Pembentukan BOP, menurut perpres itu,  dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores sehingga terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.

Cakupan kawasan yang dikelola BOP seluas 400 hektar, yang merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie di Manggarai Barat. Pada tahap awal, sesuai amanat perpres, hak pengelolaan yang diberikan kepada BOP mencakup areal seluas 136 hektar yang terdiri dari 83 hektar di Desa Gorontalo dan 53 hektar di Desa Nggorang.

Dukungan yang diberikan masyarakat disertai peringatan bahwa dalam areal hutan yang akan dikuasai BOP itu terdapat kawasan resapan air dan sebagian sudah dikuasai masyarakat. Pengambilalihan lahan kelak jangan sampai menimbulkan konflik.

Tidak kalah pentingnya ialah pembangunan pariwisata yang dilakukan BOP harus  melibatkan  masyarakat  lokal  baik  dalam keuntungan ekonomis yang diperoleh maupun dalam partisipasi dan pemberdayaan orang-orang setempat dalam seluruh proses pariwisata. Karena itu, BOP hendaknya secara periodik melakukan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan.

baca juga: Labuan Bajo Merindukan Taman Bhineka

Frans Teguh dan Vinsensius Jemadu mencatat semua saran yang diterima dalam berbagai pertemuan itu untuk dilaporkan kepada Menteri Arief Yahya pada Senin (27/5).

Ada hikmah di balik kontroversi wisata halal di Labuan Bajo. Masyarakat meminta Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk membantu peningkatakan kapasitas sumber daya manusia dengan mendirikan politeknik pariwisata negeri, membantu mewujudkan pembangunan Taman Bhineka, serta mendirikan museum dan pusat studi komodo. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More