Kamis 23 Mei 2019, 11:45 WIB

Ketua DPR: Aparat Harus Tetap Humanis

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Ketua DPR: Aparat Harus Tetap Humanis

MI/MOHAMAD IRFAN
Bambang Soesatyo

 

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat harus tetap bersikap humanis dalam mengamankan aksi massa. Ketegasan memang diperlukan, tetapi unsur-unsur kemanusiaan juga harus tetap dijaga.

"Aparat walau dalam kondisi lelah, harus tetap humanis namun tegas dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan ketertiban umum, dan keamanan negara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Bamsoet mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir atau berprasangka buruk pada aparat. Ia memastikan tidak ada aparat yang membawa peluru tajam sesuai instruksi Panglima TNI dan Kapolri.

Sesuai penjelasan pihak keamanan, mereka hanya dibekali tiga jenis amunisi dengan penggunaannya sesuai tingkatan yang sudah diatur dalam SOP. Yakni peluru hampa, peluru karet dan gas air mata.

"Mereka dilarang keras membawa peluru tajam," imbuhnya.

Baca juga: Aparat Keamanan Rentan Disudutkan

Bamsoet mengimbau kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas di lapangan agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi pengunjuk rasa.

"Karena memang itulah target mereka para penumpang gelap yang menyusup di tengah-tengah aksi massa. Memancing aparat marah dan bertindak anarkis sehingga menimbulkan chaos," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan investigasi soal penemuan peluru tajam di lokasi aksi massa 22 Mei tetap harus dilakukan. Siapapun yang terbukti memiliki dan menggunakan peluru tajam dalam aksi 22 Mei harus ditindak tegas.

"Harus segera diinvestigasi dan dibuka ke seluruh dunia. Sebab kalau tidak, Indonesia bisa kena delik kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti 1998 dan setelahnya yakni Trisakti dan Semanggi," tukasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More