Kamis 23 Mei 2019, 09:10 WIB

Para Elit Politik Bertanggung Jawab atas Kerusuhan Aksi 22 Mei

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Para Elit Politik Bertanggung Jawab atas Kerusuhan Aksi 22 Mei

Antara
Kontras, Lokataru, dan LBH Jakarta meminta semua elite politiki untuk ikut mendinginkan suasana pasca Pemilu 2019.

 

MERESPONS situasi terkini di Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Lokataru, dan LBH Jakarta mengecam sikap dan pernyataan elite politik, baik dari kubu pemerintahan maupun kubu Prabowo-Sandi yang terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan. Serta direspons secara cepat oleh massa baik di Jakarta maupun luar Jakarta.

Hal ini terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan. Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB pada Selasa (21/5) kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan.

"Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang Pilpres oleh KPU," kata Koordinator Kontras, Yati Andriyani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5) malam.

Pemantauan yang dilakukan Kontras bersama Lokataru dan LBH Jakarta selama dua hari terakhir (20-21 Mei 2019) menemukan bahwa di beberapa titik kerusuhan, seperti Petamburan, Slipi, K.S. Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran.

Dia menambah hasil pantauan sementara dari sejumlah rumah sakit dan lapangan, tercatat setidaknya 300 orang mengalami luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia yang telah terverifikasi. Sementara dari pihak Pemprov DKI terdapat 6 orang tewas.

Beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak dibagian dada dan leher yakni Farhan Syafero, 30, Adam Nooryan, 17, Yudianto Rizki Ramadhan, 19, Rayhan, 15, dan Aa (tidak terverifikasi).

"Kami juga mengindenfikasi bahwa massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia kisaran remaja," tukasnya.

Langkah pemerintah untuk membatasi akses informasi tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara. Di sisi lain, pernyataan-pernyataan elit politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan 'self-cencorship' atas ucapan-ucapannya. Seperti yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Amien Rais.

Berangkat dari hal tersebut di atas, Kontras, Lokataru, dan LBH Jakarta mendesak beberapa pihak, antara lain aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.

baca juga: Prabowo Imbau Pendukungnya untuk Pulang

"Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip prinsip proporsionalitas, serta penghormatan, penghargaan, perlindungan. Serta pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan," ujarnya.

Selain itu para elit politik dari kedua belah kubu agar menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan. Serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More