Kamis 23 Mei 2019, 09:15 WIB

Menag Diperiksa Terkait Dana Haji

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Menag Diperiksa Terkait Dana Haji

MI/ROMMY PUJIANTO
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bergegas meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/5).

 

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin meme-nuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan penyimpangan dana haji di Kementerian Agama.

"Tadi dimintai keterangan terkait penyelenggaraan haji," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Febri menegaskan kasus yang tengah diusut tak ber-kaitan dengan kasus jual-beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). "Bukan (suap jual-beli jabatan). Ini terkait posisi dan kewenangan yang bersangkutan di Kementerian Agama," jelas Febri.

Penyidik KPK memeriksa Lukman sekitar 4 jam. Seusai diperiksa, politikus PPP itu enggan mengomentari ihwal materi pemeriksaannya. "Mohon maaf saya puasa, sudah ditunggu, mohon maaf sekali," elaknya.

Lukman kembali meminta maaf saat disinggung soal materi pemeriksaan yang diduga berhubungan dengan gratifikasi. "Mohon maaf, mohon maaf," ucapnya sembari me-ninggalkan para wartawan.

Lukman pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). Politikus PPP ini bahkan disebut terlibat dalam praktik rasywah itu.

Dalam persidangan pra-peradilan Romi di PN Jaksel, tim hukum KPK mengungkap adanya pemberian uang Rp10 juta buat Lukman dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Penerimaan uang itu diamini Lukman.

KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag. Romi diduga mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

Romi menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Selaku penerima suap, Romi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(P-3)

Baca Juga

Pergub DKI Jakarta No 47 Tahun 2020/Korlantas/Tim Riset MI-NRC/L-1

Tidak Mudah Pemudik Kembali ke Jakarta

👤Yakub Pryatama Wijayaaymaja 🕔Rabu 27 Mei 2020, 06:55 WIB
Pemprov DKI diminta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus covid-19 karena PSBB tak bertaji sejak seminggu jelang...
ANTARA

Presiden Ingin Masyarakat kembali Produktif

👤Dhk/Try/Tri/Ins/X-11 🕔Rabu 27 Mei 2020, 06:40 WIB
Presiden tidak membuka mal, tetapi hanya simulasi. Ia juga menyebut Jawa Barat sudah menyiapkan prosedur standar untuk kehidupan normal...
 MI/Susanto

Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Divonis Lima Tahun

👤Fahcri Audhia Hafiez 🕔Rabu 27 Mei 2020, 06:26 WIB
Mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputra, divonis lima tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam kasus korupsi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya