Pemerintah Batasi Penggunaan Media Sosial

Penulis: Melalusa Susthira K Pada: Kamis, 23 Mei 2019, 08:30 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Batasi Penggunaan Media Sosial

MI/ADAM SWI
Menkopolhukam Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, memberikan keterangan konpers.

PEMERINTAH memutuskan membatasi masyarakat untuk mengakses media sosial pascapengumuman hasil Pemilu 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks.

"Akses fitur tertentu pada social media diblok sementara untuk mencegah beredarnya berita hoaks," ungkapnya saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Wiranto berharap pembatasan akses media sosial bisa menurunkan tensi konflik yang berkembang di masyarakat.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemerintah saat ini  melakukan pembatasan akses media sosial secara bertahap untuk tiap-tiap penyedia layanan telekomunikasi.

"Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks terutama melalui foto dan video yang cepat menjadi viral. Foto dan video memiliki pengaruh psikologis yang dapat langsung memengaruhi emosi," jelasnya.

Meski demikian, tambah Rudiantara, pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap.

Perlambatan fitur foto dan video dipilih Kominfo lantaran pihaknya tak bisa menghentikan Whatsapp. Jangka waktu perlambatan ini masih belum bisa dipastikan karena bergantung pada situasi setelah Pemilu 2019.

"Tidak bisa take down karena Whatsapp itu individu. Kita punya 200 juta lebih pengguna ponsel yang gunakan Whatsapp. Bagaimana caranya kita menangani 100 juta kalau take down individu," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Plt Kabiro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan pemerintah mengimbau masyarakat tidak menyebarkan konten aksi kekerasan, hoaks, dan ujaran kebencian bernuansa provokatif terkait dengan aksi massa memprotes hasil Pilpres 2019.

"Hal ini dilakukan untuk menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa 22 Mei 2019," katanya.

Lebih lanjut, Ferdinandus menjelaskan imbauan ini dilakukan dengan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar, atau video. Semua itu, kata dia, dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat.

"Kominfo juga mengimbau semua pihak untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian. Di sisi lain, netizen diimbau menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakut-an pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapa pun," pungkasnya.

Kemenkominfo juga mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi bernuansa kedamai-an dan menghindari penyebaran konten yang membuat masyarakat takut.

"Kami bersama Polri juga terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten, dan akun dengan menggunakan mesin AIS, dengan dukungan 100 anggota verifikator," jelasnya.

Sikap Facebook
Terpisah, manajemen layanan media sosial Facebook menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait dengan pembatasan media sosial menyusul sebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan aksi 22 Mei.

"Menanggapi situasi keamanan yang terjadi di Jakarta saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan bertindak sesuai dengan kemampuan kami," kata juru bicara Facebook pada keterangan resmi yang dikutip Antara.

Facebook berjanji akan terus memberikan layanan bagi pengguna agar dapat terhubung dengan teman dan keluarga.

"Kami akan terus memegang komitmen untuk tetap memberikan layanan bagi masyarakat," kata siaran pers itu. (Dhk/Ant/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More