Jokowi Membuka Diri

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 23 Mei 2019, 06:10 WIB Politik dan Hukum
Jokowi Membuka Diri

MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla menyampaikan keterangan terkait dengan kerusuhan pascapengumunan hasil Pemilu 2019

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan dirinya membuka diri kepada siapa pun untuk bekerja sama membangun dan memajukan negara ini.

Akan tetapi, Jokowi tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang akan mengganggu keamanan, yang mengganggu proses demokrasi, dan mengganggu persatuan negara terutama perusuh-perusuh.

"Kita tidak memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang merusak negara, merusak NKRI. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Jokowi ketika menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Jokowi melanjutkan, segala perselisihan dan sengketa terkait dengan Pemilu 2019 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah disediakan oleh konstitusi kita segala perselisihan, sengketa, diselesaikan melalui MK. Saya menghargai Pak Prabowo, Pak Sandi yang telah membawa sengketa pilpres itu ke MK. Saya yakin hakim MK akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada," lanjut Jokowi.

Terlepas dari kericuhan yang terjadi dalam dua hari terakhir, Jokowi mengakui situasi keamanan masih terkendali.

"Mari kita rajut kembali persatuan karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Ramadan yang penuh berkah ini menjadi momentum umat Islam memperbanyak amal saleh, berbuat baik."

Di saat bersamaan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto juga menggelar konferensi pers di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin. Prabowo yang didampingi cawapres Sandiaga Uno menyayangkan terjadinya kericuhan yang merenggut korban jiwa itu.

"Pertama, innalillahi wainna ilaihi roji'un. Kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya enam orang dan terlukanya ratusan warga. Kami mendukung semua penggunaan hak konstitusi, damai, dan tanpa kekerasan. Masyarakat, kepolisian, dan TNI  menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik," ujar Prabowo.

"Kepada pejabat publik, politikus, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen, dan anak bangsa agar menghindari kekerasan verbal yang memprovokasi. Saya tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya. Saya tegaskan hindari kekerasan fisik, berlakulah sopan, hormati penegak hukum, dan jangan menggunakan kekerasan," ungkap Prabowo.

Menenangkan warga
Wapres Jusuf Kalla pun berharap para tokoh bangsa ikut menenangkan masyarakat terkait hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019.

"Termasuk Pak Prabowo, Pak Sandi ikut serta menenangkan masyarakat. Bila terjadi kerusuhan, masyarakat juga yang kena," kata JK di Kantor Wakil Presiden, kemarin.

Komisi Fatwa MUI mengingatkan semua pihak menahan diri dan waspada dari provokator yang memicu kekerasan dan perilaku anarkistis serta mencederai kesucian Ramadan.

"Tindakan anarkistis yang mencederai kesucian Ramadan hukumnya haram," tutur Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, kemarin.

Polisi telah menangkap 257 orang dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Mereka menjadi tersangka setelah diperiksa di Polda Metro Jaya.

"Polisi menangkap provokator di sekitar Gedung Bawaslu 72 tersangka, di kawasan Petamburan 156 tersangka, dan di Gambir 29 tersangka. Seluruhnya 257 tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, RS Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, menampung korban akibat kericuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/5) dini hari. Korban atas nama Farhan, warga Depok, meninggal setelah memperoleh pertolongan medis.

"Untuk mengetahui penyebabnya, kami harus melakukan autopsi," tandas Direktur Pelayanan Medis RS Budi Kemuliaan, Muhammad Rifki. (Pro/Mal/Fer/Ant/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More