Presiden Apresiasi Penanganan Pengurangan Sampah Plastik

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Rabu, 22 Mei 2019, 09:44 WIB Humaniora
Presiden Apresiasi Penanganan Pengurangan Sampah Plastik

MI/Ramdani
Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menukar kantong plastik milik pembeli dengan tas ramah lingkungan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi perhatian khusus pada persoalan sampah. Selama Ramadan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (Ditjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar edukasi pasar cantik tanpa sampah plastik di sembilan titik pasar di Jakarta.

Namun, kampanye Bersih Sampah ini tidak hanya dijalankan pada Ramadan tetapi juga terus dilaksanakan sepanjang tahun di semua segmen masyarakat, mulai anak sekolah, ibu rumah tangga, karyawan, sampai pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penanganan pengurangan sampah plastik yang dilakukan di 'Pulau Dewata'. Hal itu terlihat saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Pasar Badung, Denpasar, Bali, pada 18 April.

Hampir sebagian besar pedagang yang mengunjungi pasar tersebut membawa sendiri tas belanja yang terbuat dari anyam­an. Ada pula yang membawa keranjang besar yang diletakkan di atas kepala. Selain itu, di beberapa sudut pasar, ditempatkan spanduk berisi ajakan membawa sendiri tas belanjaan dari rumah.

"Ada transisi mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Arah menuju ke situ sudah bagus," ujar Presiden.

Baca juga: KLHK Ajak Ramadan tanpa Sampah Plastik

Denpasar merupakan salah satu kota yang menerapkan pengurangan sampah plastik sejak 1 Januari 2019 dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pemerintah Kota Denpasar melarang penggunaan kantong plastik di toko-toko mo­dern dan pusat perbelanjaan. Pemerintah Provinsi Bali juga membuat kebijakan serupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Seluruh minimarket/swalayan mulai di Bandara Ngurah Rai Bali hingga wilayah permukiman dan pusat perbelanjaan. Bahkan, pusat oleh-oleh Krisna tidak lagi menyediakan kantong plastik sebagai pembungkus barang belanjaan. Sebelum Bali, Bogor telah memberlakukan aturan serupa yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dilansir situs resmi Pemerintah Kota Bogor, aturan itu diterapkan melalui program Botak atau Bogor tanpa Kantong Plastik. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor, kebijakan tersebut berhasil mengurangi 41 ton per bulan sampah kantong plastik.

Selain itu, pada pertengahan Juli 2018, Balikpapan telah resmi membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat-pusat perbelanjaan dan ritel melalui Peraturan Wali Kota setempat Nomor 8 Tahun 2018. Peraturan tersebut dibuat untuk mengurangi kantong plastik yang kerap digunakan sebentar saja dan kemudian menjadi sampah.

Ritel dipilih pertama kali untuk membatasi penggunaan kantong plastik karena saat ini masyarakat banyak memilih berbelanja di pusat perbelanjaan. Dengan peraturan itu, seluruh ritel di Balikpapan tidak lagi menyediakan kantung belanja plastik sekali pa­kai, pengunjung harus membawa kantung guna ulang sendiri.

Tiga tahun sebelumnya, pada 2016, Pemerintah Kota Banjarmasin berusaha keras menekan peredaran kantong plastik atau tas keresek melalui pemberlakuan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik bagi Ritel dan Toko Modern yang disahkan pada 1 Juni 2016. Hingga saat ini Kota Banjarmasin telah berhasil mengurangi sampah kantong plastik 56 juta lembar per bulan.(S2-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More