Selasa 21 Mei 2019, 21:38 WIB

Warga Jakarta Barat Pasang Sepanduk Tolak People Power

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Warga Jakarta Barat Pasang Sepanduk Tolak People Power

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Tolak people power

 

ELEMEN masyarakat Kota Jakarta Barat membentangkan sepanduk menolak people power pada 22 Mei. Hal ini dilakukan sebagai dukungan setia terhadap konstitusi untuk keutuhan NKRI, sekaligus juga memberi dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tampak terpampang disetiap sudut Jalan baik di sekitar wilayah Kembangan, palmerah, kalideres, Kebon Jeruk, Tanjung Duren, Tambora dan Taman Sari terpasang spanduk menolak adanya gerakan People Power

Salah satu warga Tamansari Jakarta Barat, Sulaiman mengatakan, pemasangan sepanduk tolak people power ini bermaksud untuk memberikan dukungan secara moril kepada KPU agar terus fokus menjalankan tugasnya secara fropesional. Pasca-pemilu ini sudah saatnya kembali hidup berdampingan.

"Sebagai masyarakat Jakarta Barat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh terhadap kinerja KPU yang sudah bekerja siang malam demi mengawal proses hajatan demokrasi terbesar di Indonesia," katanya, Selasa (21/5).

Baca juga: Ratusan Orang Berunjuk Rasa di Depan Gedung Bawaslu

Ia juga mengatakan, dirinya bersama masyarakat Jakarta Barat siap melawan pengacau demokrasi dan perusak NKRI.

“KPU jangan takut kepada ancaman-ancaman inkonstitusi, makar dan people power oleh oknum yang sengaja bikin gaduh bangsa ini,”tambahnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar ikut mendinginkan suasana pasca pemilu dengan tidak terlibat menyebarkan berita hoax yang bermaksud mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu sehingga menimbulkan kegaduhan publik.

Warga lainnya, Anita menyebut, sebagai warga masyarakat Indonesia, pihaknya merasa perihatin atas situasi pasca pencoblosan karena banyak terjadi gelombang protes terhadap KPU.

Termasuk, gugurnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu 2019 yang menjadi perhatian bersama.

Ia mengajak kepada elemen masyarakat untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu 2019 yang independen dan kredibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jika merasa tidak puas dengan hasil KPU silahkan tempuh proses secara konstitusional ke MK, jangan dengan jalan inkonstitusional,”katanya sambil memasang sepanduk Tolak Peolpe Power.

Hal senada disampaikan, Abdul Kadir unjuk rasa yang menggerakkan people power tidak seharusnya dilakukan. Apalagi KPU sebagai pihak uang dipercaya telah melakukan tugasnya sesuai peraturan dan ketentuan yang ada.

"Saya rasa itu tidak perlu, karena KPU dan pihak terkait telah menyelesaikan tahapan pemilu dengan baik, meksipun ada gejolak itu hal yang wajar dalam pesta demokrasi," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More