Selasa 21 Mei 2019, 18:55 WIB

TNI-Polri Dalami Kasus Penyelundupan Senjata Api

Golda Eksa | Politik dan Hukum
TNI-Polri Dalami Kasus Penyelundupan Senjata Api

Ist
Mayjen (Purn) Soenarko

 

POLISI Militer TNI dan Polri memastikan akan mengusut tuntas kasus penyeludupan senjata api yang melibatkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD Mayjen (Purn) Soenarko. Saat ini Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Rutan POM Guntur.

Soenarko, yang menjabat Danjen Kopassus pada September 2007 hingga Juli 2008, diketahui menyelundupkan senjata api dari Aceh. Sejauh ini belum ada penjelasan detail mengenai jumlah dan spesifikasi senjata, maupun tujuan penggunaannya.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5), mengaku belum menerima informasi hasil penyelidikan yang dilakukan POM TNI dan Polri terhadap Soenarko. Ia memastikan pihaknya tetap mendalami kasus senjata gelap itu.

Penyidikan itu, sambung dia, dilakukan di Markas Pusat Polisi Militer, Cilangkap, Jakarta Timur. Tindakan tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan keterlibatan salah satu oknum mantan prajurit TNI berstatus sipil, yaitu Mayjen (Purn) Soenarko dan satu orang lainnya, Praka BP yang masih berstatus militer.


Baca juga: Wiranto: Demonstrasi Kepung KPU Merupakan Kejahatan Serius


"Saat ini Mayjen (Purn) S menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur," terang dia.

Senada dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Menurutnya, aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemimpinan senjata tersebut.

"Situasi seperti ini memang tidak diizinkan dan tidak dibolehkan. Dan itu ada hukumnya, kita tidak mengada-ada. Tapi memang menjaga keamanan nasional dibutuhkan tindakan tegas seperti itu," terang dia. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More