Selasa 21 Mei 2019, 18:42 WIB

60 Advokat Gabung ke Jokowi-Amin Hadapi Sengketa Pilpres di MK

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
60 Advokat Gabung ke Jokowi-Amin Hadapi Sengketa Pilpres di MK

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan

 

DIREKTUR Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan, ada sekitar 60 advokat yang bergabung di dalam tim untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitus (MK). 

TKN berencana mengajukan menjadi pihak terkait jika kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jadi mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait hasil pemilu.

“Tentunya mereka mereka ini yang sudah punya pengalaman juga di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa,” kata Irfan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/5).

Irfan menjelaskan, 60 advokat itu berasal dar internal TKN maupun dari luar TKN yang mengajukan untuk bergabung. Selain itu, kata Irfan, ada advokat dari tim Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum pasangan calon Jokowi-Amin.

“Nantinya kami akan bertindak sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres, yang tentunya nanti keputusannya kita tunggu dari permohonan pengajuan yang disampaikan oleh BPN paslon 02 apakah mereka jadi mendaftarkan secara resmi sengketa Pilpresnya di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Diberi Waktu Menggugat ke MK Hingga 24 Mei 2019 Dini Hari

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengajukan diri sebagai pihak terkait ke MK jika ada permohonan yang dilakukan kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno. 

Beberapa persiapan telah dilakukan untuk menghadapi perkara di MK.

“Kami tentu bersiap-siap untuk maju ke MK sebagai pihak terkait dalam sengketa yang diajukan sebab termohon dalam sengketa hasil pemilu khususnya hasil pilpres itu KPU, sementara pihak yg lain paslon 01 berhak mengajukan diri sebagai pihak terkait,” kata Yusril di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/5). (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More