Tidak Betul Dana Haji Dipakai Pemerintah

Penulis: Ardi Teristi Hardi Pada: Selasa, 21 Mei 2019, 12:16 WIB Humaniora
Tidak Betul Dana Haji Dipakai Pemerintah

MI/Ardi Teristi Hardi
Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Keuangan Haji, Anggito Abimanyu menjelaskan pengelolaan dana haji di kantor DPD DIY, Senin (20/5) malam.

KEPALA Pelaksana Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu membantah adanya informasi yang beredar tentang dana haji dikelola BPKH, digunakan untuk proyek-proyek sosial pemerintah.

"Tidak betul (dana haji yang dikelola BPKH) dipakai pemerintah. Pemilik (dana haji) kami bukan pemerintah, tetapi jamaah haji," tegas Anggito ketika ditemui sebelum dialog dengan kelompok bimbingan haji, ormas-ormas Islam, dan tokoh-tokoh masyarakat, Senin (20/5) malam.

Anggito menjelaskan, dana haji yang dikelola BPKH ada sekitar Rp115 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp10 triliun dari tahun lalu. Ia pun merinci biaya riil ibadah haji yang berkisar Rp70 juta. Tiap-tiap daerah  berbeda-beda biaya riil ibadah haji, misalnya di DIY Rp70 juta, sedangkan di Makassar Rp72 juta.

Kemudian setoran awal per orang calon jamaah haji sebesar Rp25 juta. Dengan waktu tunggu berangkat kurang lebih 10 tahun, ada nilai manfaat yang tersimpan di bank sekitar satu juta per tahun. "Dihitung saja 10 tahun nilai manfaatnya Rp10 juta," kata dia.

Sebelum berangkat, calon jamaah haji melunasi kekurangan sebesar Rp10 juta. Total dana yang sudah dihimpun jamaah sekitar Rp45 juta.

"Jika biaya haji riil untuk Yogya Rp70 juta, berarti ada subsidi Rp25 juta," kata Anggito.

Biaya sibsidi tersebut diambil dari dana yang dikelola BPKH. Namun, jika biaya haji yang harus dibayarkan calon jemaah haji kedepan dipertahankan, hal tersebut akan memberatkan walaupun BPKH masih mengelola dana sekitar Rp115 triliun saat ini.

Ia mengusulkan kepada pemerintah agar menyeimbangkan antara dana yang harus dibayarkan calon jamaah dan subsidi yang dikeluarkan. Menurut dia, yang bisa dilakukan misalnya dengan investasi yang bisa dirasakan langsung jamaah.

"Investasi paling nendang ya bikin hotel dan katering bagi jamaah," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Cholid Mahmud menyampaikan dialog yang digelar di kantor DPD RI tersebut untuk meluruskan isu terkait biaya calon jamaah haji dan tambahan kuota jamaah haji sebesar 10 ribu.

"Di sini kami mempertemukan 24 kelompok bimbingan haji di DIY, ormas-ormas, dan tokoh-tokoh masyarakat dengan BPKH," kata dia.

baca juga: Surat Penyidikan Prabowo Subianto Ditarik

Terkait tambahan 10 ribu jamaah masih terlalu kecil karena waktu tunggu jamaah haji di Indonesia sampai 30 tahunan.

"Artinya, kalau punya kuota 200 ribu pertahun dengan tambahan 10 ribu masih sangat kecil," kata dia.

Ia berharap pembangunan berbagai fasilitas haji di Arab Saudi bisa lebih cepat, sehingga daya tampung calon jamaah haji bisa lebih banyak. Dengan demikian, kuota jamaah haji untuk Indonesia juga lebih banyak. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More