Bawaslu Kesulitan Lanjutkan Kasus Politik Uang

Penulis: Kristiadi Pada: Senin, 20 Mei 2019, 15:08 WIB Politik dan Hukum
Bawaslu Kesulitan Lanjutkan Kasus Politik Uang

MI/Kristiadi
Warga saat berdemo di depan Kantor Bawaslu Garut menolak politik uang. Namun kasus politik uang tidak bisa diusut karena tidak cukup bukti.

BAWASLU Kabupaten Garut menerima banyak laporan tentang politik uang selama Pemilu 2019. Pelanggaran politik uang ini tidak bisa diusut karena tidak cukup bukti. Selain itu pelaporan adanya politik uang ini sudah melampau batas waktu.

"Politik uang yang dilakukan calon legislatif mulai dari DPRD, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI sebelum melakukan pencoblosan 17 April 2019.  Ada beberapa tim dari mereka memberikan uang kepada masyarakat untuk mencoblos para calon legislatif mulai DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI. Sedangkan, hasil pembahasan yang dilakukan Gakkumdu politik uang tidak diteruskan karena tak cukup bukti sah. Selain itu penerima uang tidak mau jadi saksi," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ipa Hafsiah, Senin (20/5).

"Salah satunya adalah sumber penerima berasal dari siapa tidak tahu. Penerima tidak menyebutkan calon legislatif dari para penerima," ungkapnya.  

baca juga: Kematian Petugas Pemilu, Ombudsman RI: KPU Alpa dalam Kebijakan

Ipa mengungkapkan, kasus politik uang yang telah dilakukan oleh tim Caleg DPR RI Donny Maryadi Oekon terjadi di Desa Talagawangi, Kecamatan Pakenjeng pada saat menjelang pencoblosan 17 April 2019. Akan tetapi, kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi pada 3 Mei 2019 dan batas pelaporan tersebut telah melebihi batas 7 hari setelah kejadian.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 ayat 6 dan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 pasal 7, laporan yang melebihi bahas waktu tidak bisa diregistrasi. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More