Skema Satu Arah Rugikan Angkutan Bus

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Senin, 20 Mei 2019, 10:35 WIB Ekonomi
Skema Satu Arah Rugikan Angkutan Bus

ANTARA/Adeng Bustomi
Anggota Polwan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota mengatur arus balik pemudik

KEBIJAKAN satu arah yang diterapkan pemerintah untuk melancarkan arus mudik ditentang Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), lantaran merugikan para pelaku usaha bus.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut akan berjalan 24 jam penuh sejak 30 Mei sampai 2 Juni, mulai dari Gerbang Tol Cikarang Utama di Kilometer (KM) 29 dan berakhir di Gerbang Tol Brebes Barat KM 262.

Ketua Umum IPOMI Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan skema itu akan memicu keterlambatan armada bus dan angkutan umum lain yang masuk dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jakarta.

Padahal, jika ingin membuat arus mudik menjadi lancar, pemerintah seharusnya memudahkan moda transportasi bus dan mendorong masyarakat menggunakan angkutan tersebut.

"Tetapi sekarang kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kami. Padahal tujuan utama Trans Jawa itu adalah efisiensi, mengurangi beban konsumsi bahan bakar, memudahkan konektivitas. Kalau seperti ini, itu tidak bisa kami capai," ujar Kurnia melalui keterangan resmi, Senin (20/5).

Baca juga: Menhub Cek Kesiapan Penerapan One Way di Tol Cikarang-Brebes

Ia pun berharap pemerintah memiliki solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihaknya mengaku senang dengan kehadiran Tol Trans Jawa karena membantu mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat. Untuk biaya tarif tol pun disebut masih bersahabat karena adanya efisiensi dari waktu tempuh.

"elanggan kami juga senang, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat akan moda transportasi bus mulai terasa. Okupansi kami juga mulai dirasakan naik dan optimisme kami dalam berwirausaha kembali berkobar di dalam hati. Jangan sampai kondisi yang sudah baik ini kembali buruk. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan banyak pihak," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More