Senin 20 Mei 2019, 08:30 WIB

Warga di Daerah Jangan Termakan Isu People Power

DW/YH/AD/RF/UA/N-1 | Nusantara
Warga di Daerah Jangan Termakan Isu People Power

ANTARA
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru

 

ADANYA rencana aksi people power dikecam sejumlah pihak, baik itu oleh pemerintah daerah maupun elemen masyarakat lainnya. Gerakan people power saat ini dinilai tidak tepat dan bisa memecahbelah bangsa.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, serta dari unsur Polri dan TNI. Di Palembang, kemarin menegaskan ketidaksetujuannya dengan ajakan yang ditujukan ke masyarakat terhadap aksi people power oleh pihak tertentu dalam menyikapi masalah yang muncul dalam Pemilu 2019. Gubernur Sumsel Herman Deru meminta masyarakat Sumsel tidak ikut-ikutan dalam aksi penggerudukan Kantor KPU RI pada 22 Mei mendatang itu.

Menurutnya, aksi itu tidaklah baik dilakukan. "Sebenarnya 22 Mei itu sama seperti pada tahun sebelumnya, seperti lima tahun lalu juga pengumuman pilpres dan pileg. Kita tetap aman dan kondusif. Jangan sampai mundur ke belakang. Selama ini aman. Soal isu people power, janganlah seperti itu. Ini kan (pemilu) ada suasana kearifan lokal, kita sudah terbiasa berbeda. Jika institusi berwenang sudah mengumumkan (pemenang pilpres), kita harus terima," kata dia.

Ia menilai adanya aksi people power itu akan membuat polemik apalagi jika disusupi dengan niatan dari pihak yang tidak menginginkan adanya kedamaian. "Saat ini kan bulan Ramadan, jangan sampai kita semua masyarakat Indonesia terganggu dan tidak nyaman oleh keinginan-keinginan satu pihak saja," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan yang menyerukan warganya tidak bepergian ke Jakarta, melebur dalam rencana aksi 22 Mei. Dia mengimbau dan mengajak untuk selalu bersikap mengedepankan persatuan dan kesatuan serta sama-sama merawat perbedaan jadi kekuatan.

Di Jawa Barat, Forum Komunikasi Akademisi Tasikmalaya yang terdiri atas berbagai profesi pendidikan mulai dekan, rektor, dan dosen mengajak masyarakat serta mahasiswa untuk menahan diri menghadapi penetapan hasil resmi Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei mendatang.

Ketua Forum Komunikasi Akademisi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Nana Suryana, mengatakan situasi pascapemilu sangat memprihatinkan dan masyarakat menjadi terkotak-kotak dan tentu kondisi itu kurang bagus dalam konteks berbangsa. "Apalagi sekarang muncul rencana aksi massa yang akan medelegitimasi hasil penetapan KPU pada 22 Mei mendatang," katanya. (DW/YH/AD/RF/UA/N-1)

Baca Juga

MI/Surya Sriyanti

Kapolda : Peredaran Narkoba Kalteng Mengkhawatirkan

👤Surya Sriyanti 🕔Kamis 02 Juli 2020, 13:33 WIB
Saat pemusnahan dihadirkan juga 10 tersangka yang diamankan dan merupakan jaringan lintas...
MI/Widjajadi

MAKI Siap Laporkan Kasus Identitas Djoko Tjandra ke Ombdusman

👤Widjajadi 🕔Kamis 02 Juli 2020, 13:25 WIB
Koordinator MAKI,Boyamin Saiman meminta Ombudsman RI untuk menelusuri mal administrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada...
MI/Yoseph Pencawan

PN Medan Vonis Mati Otak Pembunuh Hakim Jamaluddin

👤Puji Santoso 🕔Kamis 02 Juli 2020, 13:21 WIB
PN Medan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada  Zuraida Hanum (41), terdakwa otak kasus pembunuhan terhadap suaminya hakim...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya