Warga di Daerah Jangan Termakan Isu People Power

Penulis: DW/YH/AD/RF/UA/N-1 Pada: Senin, 20 Mei 2019, 08:30 WIB Nusantara
Warga di Daerah Jangan Termakan Isu People Power

ANTARA
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru

ADANYA rencana aksi people power dikecam sejumlah pihak, baik itu oleh pemerintah daerah maupun elemen masyarakat lainnya. Gerakan people power saat ini dinilai tidak tepat dan bisa memecahbelah bangsa.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, serta dari unsur Polri dan TNI. Di Palembang, kemarin menegaskan ketidaksetujuannya dengan ajakan yang ditujukan ke masyarakat terhadap aksi people power oleh pihak tertentu dalam menyikapi masalah yang muncul dalam Pemilu 2019. Gubernur Sumsel Herman Deru meminta masyarakat Sumsel tidak ikut-ikutan dalam aksi penggerudukan Kantor KPU RI pada 22 Mei mendatang itu.

Menurutnya, aksi itu tidaklah baik dilakukan. "Sebenarnya 22 Mei itu sama seperti pada tahun sebelumnya, seperti lima tahun lalu juga pengumuman pilpres dan pileg. Kita tetap aman dan kondusif. Jangan sampai mundur ke belakang. Selama ini aman. Soal isu people power, janganlah seperti itu. Ini kan (pemilu) ada suasana kearifan lokal, kita sudah terbiasa berbeda. Jika institusi berwenang sudah mengumumkan (pemenang pilpres), kita harus terima," kata dia.

Ia menilai adanya aksi people power itu akan membuat polemik apalagi jika disusupi dengan niatan dari pihak yang tidak menginginkan adanya kedamaian. "Saat ini kan bulan Ramadan, jangan sampai kita semua masyarakat Indonesia terganggu dan tidak nyaman oleh keinginan-keinginan satu pihak saja," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan yang menyerukan warganya tidak bepergian ke Jakarta, melebur dalam rencana aksi 22 Mei. Dia mengimbau dan mengajak untuk selalu bersikap mengedepankan persatuan dan kesatuan serta sama-sama merawat perbedaan jadi kekuatan.

Di Jawa Barat, Forum Komunikasi Akademisi Tasikmalaya yang terdiri atas berbagai profesi pendidikan mulai dekan, rektor, dan dosen mengajak masyarakat serta mahasiswa untuk menahan diri menghadapi penetapan hasil resmi Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei mendatang.

Ketua Forum Komunikasi Akademisi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Nana Suryana, mengatakan situasi pascapemilu sangat memprihatinkan dan masyarakat menjadi terkotak-kotak dan tentu kondisi itu kurang bagus dalam konteks berbangsa. "Apalagi sekarang muncul rencana aksi massa yang akan medelegitimasi hasil penetapan KPU pada 22 Mei mendatang," katanya. (DW/YH/AD/RF/UA/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More