Minggu 19 Mei 2019, 23:20 WIB

Semua Pihak Diminta Tunjukkan Kedewasaan dalam Berdemokrasi

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Semua Pihak Diminta Tunjukkan Kedewasaan dalam Berdemokrasi

ANTARA
Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional

 

KELOMPOK masyarakat sipil yang menggalang Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional mengajak semua pihak untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Pemilihan Umum serentak 2019 yang telah memasuki tahap-tahap akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional diharapkan berlangsung secara damai dan konstitusional.

"Semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pemilu dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional," bunyi seruan melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (19/5).

Koalisi juga mengharapkan agar pasangan calon dan tim pemenangan menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam konstitusi maupun Undang-Undang Pemilu.

"Jika menemukan dugaan pelanggaran agar melaporkan ke Bawaslu dan atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila berkeberatan/tidak menerima hasil pemilu, dapat menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan," lanjut seruan tersebut.

Kepada KPU RI, koalisi menyerukan agar menyelesaikan proses rekapitulasi nasional sesuai jadwal yakni 22 Mei 2019 dengan mengedepankan prinsip taat aturan, independensi transparansi proses dan hasil serta akurasi data hasil rekapitulasi. Memperbaiki mekanisme validasi input data pada sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang pelanggaran administrasi KPU RI, agar data yang terpublikasi kepada publik melalui Sistem Informasi Penghitungan (Situng) memiliki validitas dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.


Baca juga: Yusril: Buktikan Kecurangan Pemilu bukan dengan People Power


Mereka juga meminta agar Bawaslu RI agar mengoptimalkan pengawasan pada tahapan rekapitulasi nasional, mengedepankan prinsip taat hukum, independen dan spirit penegakan hukum Pemilu dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu, sesuai tagline Bawaslu: Bersama Rakyat Awasi, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Masyarakat pun diharapkan agar tetap mengawal bersama proses tahapan pemilu, mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi/mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba, tidak tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dan langkah-langhah inkonstitusional.

Gerakan ini juga mendukung aparat keamanan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Datasemen Khusus (Densus) 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua.

Demikian seruan kami sebagai upaya masyarakat sipil untuk mendorong terwujudnya Pemilu yang damai dan konstitusional.

Seruan dari Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional ini diinisiasi oleh Sigit Pamungkas dan Hadar Gumay- Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Bivitri Susanti- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Monica Tanuhandaru dan Wahidah Suaib, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), Titi Anggraini dan M Fadli Ramadhani- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ferry Kurnia Rizkiyansyah- Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (Presnas Jadi), Ray Rangkuti- Lingkar Madani (Lima) Indonesia , Dahliah Umar- Network for Indonesian Democratic Society (Netfid), Veri Junaidi- Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Jeirry Sumampow- Komite Pemilih Indonesia (Tepi), August Mellaz- Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Feri Amsari- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Muhammad Hanif- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Donal Fariz- Indonesia Corruption Watch (ICW), Kaka Suminta- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Hurriyah dan Delia Widianti- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), dan Antoni Putra- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More