Minggu 19 Mei 2019, 20:20 WIB

Penghitungan Terlambat Papua Dkhawatirkan Ganggu Tahapan Nasional

Thomas Harming Suwarta | Nusantara
Penghitungan Terlambat Papua Dkhawatirkan Ganggu Tahapan Nasional

MI/Marcel Kelen
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua menyayangkan keterlambatan penghitungan suara di tingkat provinsi setempat, karena masih ada satu kota di wilayahnya yang belum menyelesaikan pleno, dan dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan nasional menuntaskah penghitungan suara hasil Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach, di Jayapura, Minggu (19/5), mengatakan, masih bermasalah penghitungan suara untuk DPRD di tingkat Kota Jayapura memang sebuah kasus khusus.  

"Jika kemudian masalah DPRD kota ini berlarut-larut dan mempengaruhi yang lain seperti tingkat provinsi serta di atasnya, maka belum bisa selesai sampai 22 Mei 2019," katanya.

Menurut Ronald, di tingkat provinsi ini untuk pengesahan DPRP, DPR, DPD dan presiden, sehingga belum selesainya penetapan DPRD kota memang menjadi kasus khusus untuk Kota Jayapura.


Baca juga: Hasil Pleno Paniai Ditolak, Dorong Pemungutan Suara Ulang


"Untuk Kota Jayapura sangatlah kompleks, sehingga memang situasionalnya seperti itu, dan ini provinsi mengejar tahapan agar kemudian
jangan mengganggu tahapan nasional khususnya presiden," ujarnya.   

Dia menjelaskan pihaknya berharap penghitungan suara DPRD Kota Jayapura dapat diselesaikan pada Minggu ini, sehingga dapat dilanjutkan dengan pleno tingkat provinsi.

"Pada Sabtu (18/5) malam hingga Minggu dini hari masih berlarut-larut dengan penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura khususnya untuk DPRD, sehingga harus segera menyelesaikan agar rekapitulasi provinsi jangan mengganggu tahapan nasional," katanya lagi.

Batas waktu penyelesaian rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua adalah Minggu (12/5) namun hingga kini masih ada kabupaten yang belum menyelesaikan plenonya yakni Kota Jayapura, dan yang masih bermasalah adalah hasil penghitungan suara DPRD setempat. (Ant/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More