Minggu 19 Mei 2019, 10:55 WIB

Demokrat: Partai Lain tak Punya Kewenangan Mengatur

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Demokrat: Partai Lain tak Punya Kewenangan Mengatur

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua DPP Demokrat Andi Nurpati

 

KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Andi Nurpati mengatakan partainya ingin melakukan komunikasi politik dengan bebas dan tidak mau diusik pihak lain.

“Pihak lain tidak perlu mengatur-atur Partai Demokrat. Partai lain tidak punya kewenanangan mengatur,” kata Andi Nurpati di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).
 
Dia menegaskan Demokrat tidak pernah menyatakan keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dicetuskan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat menunggu tahapan Pemilu hingga usai.

“Misalnya Pak Prabowo menang, tentu koalisi sudah jelas. Kalau Pak Jokowi yang menang dan Pemilu selesai, semua partai koalisi di kubu 02 (Prabowo-Sandiaga) punya kewenangan sendiri,” tandas dia.
 
Apalagi, lanjut dia, tidak ada perjanjian permanen pascapemilu. Perjanjian hanya di tahapan pemilu.

Andi juga menyinggung pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan itu terjadi karena ada undangan dari Kepala Negara.

Baca juga: Demokrat tak Kebagian Kardus dan AHY Ditelikung
 
Dia tidak menampik pertemuan itu membahas soal politik. Sebab, itu adalah pertemuan dua politisi. Pertemuan juga membahas soal kebangsaan.
 
“Tapi intinya tidak ada deal politik apalagi dengan kaitan pemilu,” ungkapnya.

Andi menyebut tak semua pertemuan harus dikomunikasikan pada BPN.

“Urusan negara ini bukan hanya pilpres. Jangan sampai pilpres ini membuat kita terpetak-petak melakukan hubungan komunikasi dan silaturahmi,” pungkas dia.(medcom.id/OL-5)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya