Pansel KPK Dinilai Sarat Kepentingan

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Sabtu, 18 Mei 2019, 14:30 WIB Politik dan Hukum
Pansel KPK Dinilai Sarat Kepentingan

MI/BARY FATHAHILAH
Anggota Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana, moderator Dicky Anindya dan Alvin Nikola Transparency Internasional Indonesia

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai pemilihan 9 anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat akan kepentingan elite di lingkaran istana. Presiden Jokowi dinilai masih lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi.

"Mestinya Presiden Jokowi melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota Pansel terdahulu. Mengingat pada periode kepemimpinan KPK hari ini, banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan," ujar anggota koalisi dan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).

Baca juga: Pansel KPK Segera Diumumkan Presiden

Kurnia mengatakan bahwa seharusnya lebih diperhatikan berbagai halnya, termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK. Hal ini yang sepertinya abai untuk dilakukan sehingga komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif.

Sementara itu, beberapa nama pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal itu memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK.

"Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," ujar Kurnia.

Atas berbagai catatan diatas, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berpendapat, bahwa target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai dengan materi Pansel hari ini.

"Presiden Jokowi mendua dalam sikapnya untuk lebih all out pada periode kedua kepemimpinannya. Meskipun publik masih harus menunggu hasil final rekapitulasi KPU, kemungkinan besar Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden," ujar Kurnia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023. Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More