Pemerintah Dorong Investasi untuk Tingkatkan Neraca Dagang

Penulis: Atikah Ishmah Winahyu Pada: Jumat, 17 Mei 2019, 22:33 WIB Ekonomi
Pemerintah Dorong Investasi untuk Tingkatkan Neraca Dagang

MI/Rommy Pujianto
menko Perekonomian Darmin Nasution

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui Indonesia saat ini sedang mengalami defisit yang cukup besar. Dia menilai, harus dilakukan upaya yang dapat menjaga pertumbuhan dagang.

"Kita betul-betul harus mempelajari kembali situasi karena kelihatannya bukan hanya ekspor yang melambat, sehingga kalau kita tidak bisa mencari jalan menjaga pertumbuhan itu bisa menurun," kata Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jumat (17/5).

Menurut Darmin, perdagangan nasional kini terkena dampak ketidakpastian global akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang kembali memanas.

"Mungkin tidak mudah sekarang setelah perang dagang, apalagi yang makin meningkat kita tidak yakin bahwa itu jangka pendek kalau sudah begitu," ujarnya.

Baca juga : Momen Ramadan dan Lebaran Dorong Defisit Transaksi Berjalan

Oleh karena itu saat ini pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan investasi demi memperbaiki kondisi perdagangan nasional.

"Oleh karena itu kita sekarang yang penting mendorong investasi tidak harus untuk ekspor, untuk substitusi impor juga," terangnya.

Darmin mengungkapkan, salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan memberi fasilitas tax holiday atau keringanan pajak bagi investasi.

Saat ini pemerintah sudah memperbarui kebijakan tax holiday terhadap 200 jenis lebih industri.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) April 2019 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 2,5 miliar dollar Amerika Serikat atau setara Rp36 triliun. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More