Jumat 17 Mei 2019, 21:45 WIB

TKN : Jangan Jadikan Putusan Bawaslu Upaya Delegitimasi KPU

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
TKN : Jangan Jadikan Putusan Bawaslu Upaya Delegitimasi KPU

MI/Pius Erlangga
Suasana persidangan di Bawaslu terkait Situng KPU

 

DIREKTORAT Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta semua pihak untuk menghormati putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, putusan tersebut jangan dijadikan bahan untuk mendelegitimasi KPU.

“Jangan menjadikan putusan Bawaslu ini sebagai bahan untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu dan menuduh KPU curang serta berpihak kepada paslon nomor urut 01 Jokowi-Amin,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, Jum’at (17/5).

Irfan menjelaskan, dalam pertimbangan putusan tersebut, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa kesalahan input data pada Situng KPU menguntungkan paslon tertentu dalam perolehan suara.

Baca juga : Bawaslu Tolak Hentikan Situng

Adapun putusan Bawaslu menyatakan Situng tetap dilanjutkan meskipun KPU dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

“Hanya kesalahan entri data saja pada situng. Pemilu tanggal 17 April 2019 sudah selesai dilaksanakan dan secara umum berjalan dengan baik, aman dan terkendali,” jelasnya.

Menurutnya, kesalahan dalam Situng KPU hanya terkait kesalahan entri. Itu pun sebagian besar bisa diperbaiki oleh KPU.

Dia mengingatkan, dasar penghitungan resmi KPU pada akhirnya bukan Situng, melainkan rekapitulasi manual berjenjang.

“Mari lah kita sabar menunggu pengumuman hasil penghitungan suara dari KPU pada 22 Mei 2019 mendatang . Apapun hasilnya harus dihormati dan dipatuhi. Apabila tidak menerima hasil penghitungan tersebut, silahkan menempuh mekanisme yang tersedia menurut undang-undang yaitu dengan mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More