Demokrat Sebut Ruang Geraknya Terbatas di Koalisi Prabowo-Sandi

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Jumat, 17 Mei 2019, 21:37 WIB Politik dan Hukum
Demokrat Sebut Ruang Geraknya Terbatas di Koalisi Prabowo-Sandi

Antara/Dziki Oktomauliyadi
Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye dalam Pemilu 2019

KEPALA Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya tidak memiliki ruang yang cukup di koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 02 Pilpres 2019 Prabowo Subainto-Sandiaga Uno.

Dengan begitu, lanjutnya, menjadi wajar jika Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, terlihat tidak aktif di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Selama ini juga AHY tidak aktif di BPN, karena memang ruang bagi Partai Demokrat sangat terbatas di koalisi," kata Ferdinand, ketika dihubungi, Jumat, (17/5).

Selain itu, imbuh Ferdinand, keterlibatan partainya menjadi berkurang ketika koalisi atau BPN terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok dari luar partai koalisi.

Baca juga : Sindir AHY, Demokrat Minta Gerindra Introspeksi

Hal ini yang menyebabkan akhirnya terjadi sejumlah ketidakcocokan antara BPN dengan Demokrat.

"Ritme di BPN sudah tidak cocok dengan ritme politik Demokrat dimana BPN terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok non-partai, maka Demokrat tidak terlalu banyak lagi di BPN," kata Ferdinand.

Sebelumnya, politisi Gerindra Andre Rosiade mengkritisi pernyataan AHY soal tidak mendukung upaya inkonstitusional.

Andre meminta AHY untuk ikut dalam rapat yang digelar BPN, sehingga AHY mengetahui apa upaya yang akan ditempuh dan tidak melontarkan pernyataan yang justru tidak mencerminkan sikap partai koalisi.

"Makanya saya bilang datang dan rapatlah bersama kami. Anda tidak ikut rapat, tidak pernah nongol, sibuk kongkow dengan kepala daerah pendukung Jokowi, lalu anda mengomentari BPN seakan tidak konstitusional," kata Andre. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More