TPA di Manggarai tak Terurus

Penulis: Yohanes Manasye Pada: Jumat, 17 Mei 2019, 13:00 WIB Nusantara
TPA di Manggarai tak Terurus

MI/Yohanes Manasye
Bupati Manggarai Deno Kamelus (kanan) didampingi dua mantan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Silvanus Hadir (kiri) dan Marselinus

BAU menyengat menusuk penciuman. Sampah-sampah yang berserakan disertai lalat berterbangan terlihat mulai dari jalan masuk hingga tempat pembuangan sampah.

Area jalan dari gerbang sampai bagian depan kantor terlihat agak bersih. Namun, ada bekas garukan eskavator di tempat itu.

Beberapa hari sebelumnya, sampah masih berserakan, kini sudah dibersihkan. Meskipun tumpukan plastik dan botol masih nampak di area tepi jalan.

Kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) Ncolang-Poco, 12 kilometer arah utara Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini memang tak terurus.

Beberapa pegawai tampak duduk santai di teras kantor yang terletak di bagian depan TPA saat Bupati Manggarai Deno Kamelus datang, Kamis (16/5) siang.

Deno datang dampingi mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Marselinus Gambang dan Silvanus Hadir, kemudian Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Si Ketut Suastika.

Tanpa banyak bicara, Deno Kamelus langsung menuju bangunan tua di samping kantor. Bangunan tanpa dinding itu dijadikan pelindung mesin-mesin pencacah sampah. Kondisinya tak terawat. Sampah-sampah plastik menumpuk di atas lantai.

Tampak pula genangan air penuh jentik-jentik nyamuk. Di antara tumpukan sampah membusuk itu terdapat beberapa unit mesin.

"Ini mesin pemecah botol, sedangkan ini mesin penggiling sampah organik yang bisa menghasilkan pupuk organik, tapi selama ini tidak digunakan," kata salah seorang petugas Eduardus Tarung.

Mesin-mesin tersebut sudah berkarat. Beberapa bagiannya tak bisa digerakkan lagi. Petugas pun menghidupkan dua mesin, pemecah botol dan penggiling sampah organik. Keduanya masih berfungsi, namun lama tak digunakan.

"Selama ini sampah-sampah yang diangkut dari Ruteng, langsung dibuang. Tidak memungkinkan lagi untuk dipilah-pilah dan pencacahan," ujar Eduardus.

Baca juga: ESDM dan Pertamina akan Tindak Lanjuti Mafia BBM di Manggarai

Mesin-mesin yang sudah berusia lebih dari 10 tahun itu diparkir begitu saja. Tak ada petugas khusus yang bisa merawat dan memperbaikinya. Setelah memeriksa kondisi mesin-mesin, Bupati Deno memeriksa lahan TPA.

Lahan seluas 1,10 hektare dengan kemiringan 45 derajat itu sudah dipenuhi sampah. Ia berjalan di atas tumpukan sampah bersama dua mantan Kadis Lingkungan Hidup untuk memastikan batas-batas lahan dan kemungkinan perluasannya.

"Kita sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk perluasan TPA ini. Idealnya harus 3,5 hektare agar kita bisa upayakan pengolahan sampah dengan baik," ungkapnya.

Ia mengaku mendapat banyak informasi dari TPA tersebut. Selain upaya perluasan lahan, pemerintah juga akan mengupayakan penambahan petugas. Hal itu dimaksudkan agar bisa memilah dan mengolah sampah dengan baik.

Bupati yang pernah menjabat Wakil Bupati selama dua periode itu mengaku sedang berupaya memerangi sampah. Pemkab Manggarai merasa termotivasi oleh penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menempatkan Ruteng sebagai salah satu kota kecil terkotor.

Sejak Februari 2019, Pemkab Manggarai kerap melakukan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan yang melibatkan masyarakat itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran akan kebersihan lingkungan.

Pemkab juga akan menambah fasilitas penampung sementara dan pengangkut sampah. Setiap kelurahan akan memiliki kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara (transfer depo).

Transfer depo dan truk pengangkut sampah menuju TPA juga akan ditambah.

"Realisasinya tahun depan. Akan ada penambahan fasilitas dan petugas," pungkas Deno.(OL-5)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More