Kamis 16 Mei 2019, 12:42 WIB

TKN Tantang BPN Adu Data C1 di KPU

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
TKN Tantang BPN Adu Data C1 di KPU

MI/Susanto
Juru bicara TKN KIK Arya Sinulingga

 

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin merespons klaim dugaan kecurangan pemilihan presiden yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. TKN menantang BPN untuk adu data bukti kecurangan di Pilpres 2019.

"Saya tantang 02 di pleno KPU, kalau tidak berani mereka pengecut," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).

Baca juga: Bawaslu sebut PPLN Kuala Lumpur Sengaja Tabrak Aturan

Menurut Arya, pleno tingkat nasional yang digelar pada 20 sampai 22 Mei itu merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan. Jika ada dugaan kecurangan dan BPN punya data, Arya mempersilakan mereka untuk membeberkan itu di pleno.

Pihaknya tak akan keberatan melayani pencocokan data di kantor KPU. Bahkan, kata dia, TKN siap mengerahkan seluruh komponen yang diperlukan. "Kalau kamu berani adu data, kamu bawa itu ke KPU," ujar Arya.

Arya menilai, cara adu data C1 yang dimiliki TKN dan BPN di KPU sangat proposional. Sebab, ketika ada data yang meleset, langsung bisa dikonfirmasi dengan data milik KPU.

Dia juga menyebut pembuktian data di KPU sebagai solusi terbaik mengatasi polemik terkait dugaan kecurangan. "Kalau mereka bisa buktikan ke KPU data mereka benar, enggak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi," kata Arya.

Baca juga: PAN Tegaskan tak akan Ikuti Kegiatan Inkonstitusional

Narasi tentang dugaan kecurangan pemilihan presiden terus digaungkan BPN. Puncaknya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyatakan penolakan hasil Pemilu 2019. Hal tersebut didasari penilaian sepihak Prabowo terkait banyak kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) lalu. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More