Rabu 15 Mei 2019, 18:50 WIB

Dapat Opini WTP, Pencatatan Aset DKI Masih Bermasalah

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Dapat Opini WTP, Pencatatan Aset DKI Masih Bermasalah

ist
Inspektur DKI Jakarta, Michael Rolandi

 

PENCATATAN aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Inspektur DKI Jakarta, Michael Rolandi, saat ditemui usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5).

Dari LHP itu Pemprov mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan nilai tertinggi bagi laporan keuangan lembaga eksekutif. Namun, Michael masih akan terus memperbaiki pencatatan aset-aset DKI yang nilainya hingga Rp436 triliun.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2018

"Perbaikan pencatatan aset terus kita lakukan. Memang masih banyak aset yang nilainya belum bisa kita taksirkan karena belum diserahkan kepada kita. Itu banyak sekali," kata Michael.

Salah satu jenis aset yang masih belum tercatat jelas nilainya yakni fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Michael menyebut, kendala penagihan penyerahan aset fasos dan fasum terletak pada Sumber aset tersebut.

Fasos dan fasum di DKI bisa didapat dari penyediaan maupun penyerahan. Jika berbentuk penyediaan, aset itu tidak perlu dicatat tetapi pemeliharaan telah masuk menjadi wewenang Pemprov DKI. Sementara untuk fasos dan fasum yang dikategorikan penyerahan maka harus diserahterimakan kepada Pemprov dengan penandatanganan berita acara serah terima (BAST).

"Kendalanya misalnya pengembang sudha tidak ada karena aset kita banyak dari tahun 1971. Ada pula yang dokumen-dokumennya tidak ada. Jadi itu kita telusuri dulu apa yang menjadi kendala," ungkap mantan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu.

Michael pun berujar jika hingga penelusuran yang cukup lama tetap ditemui jalan buntu mengenai sumber aset itu, pihaknya akan menetapkan status aset bersama tim majelis penetapan status aset yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Nyatakan Siap Tuntaskan Temuan BPK

"Dari tim akan menentukan pengambilalihan aset itu dengan membuat berita acara. Karena kita harus mengambil aset itu, masyarakat membutuhkan kan. Kita juga bertanggung jawab menyediakan bagi masyarakat dan melakukan pemeliharaan," tegasnya.

Sementara itu, untuk mempercepat proses pencatatan aset berikutnya, pihaknya akan menerapkan rekonsiliasi aset. Pihak pengelola pembelian barang/jasa di SKPD diwajibkan untuk menyelesaikan pencatatan pembelian dalam waktu tiga bulan sejak pembelian. Pencatatan pun dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pencatatan aset DKI.

"Itu dari 2017 kita rekonsiliasi. Tahun ini juga kita terapkan. Nanti kita juga buat arahan kepada pembelian barang agar cermat," ujarnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More