Ini Alasan Saksi Gerindra NTT Ajukan Keberatan di Pleno KPU

Penulis: Palce Amalo Pada: Rabu, 15 Mei 2019, 11:45 WIB Nusantara
Ini Alasan Saksi Gerindra NTT Ajukan Keberatan di Pleno KPU

MI/Palce Amalo
Saksi Gerindra Isodorus Lilijawa menyampaikan keberatan terkait pergeseran suara partai tersebut saat pleno rekapitulasi perhitungan suara

SAKSI Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT) Isodorus Lilijawa mengajukan keberatan dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2019 di KPU RI. Pleno ini dihadiri komisioner KPU NTT dan Bawaslu NTT.

Keberatan tersebut antara lain terkait hasil perolehan suara pemilu legislatif Gerindra yang diduga berpindah ke parpol lain dan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan sejumlah parpol peserta pemilu. Gerindra juga menduga kuat hasil perolahan suara pemilu presiden bergeser.

"Kemarin pleno dimulai dengan pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilpres, DPR RI dan DPD. Setelah itu anggota KPU mempersilakan para saksi memberikan catatan. Saksi membacakan keberatan dalam DB1 yang dibuat saksi Gerindra saat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi," kata Isodorus Lilijawa kepada Media Indonesia, Rabu (15/5).

Menurut Isodorus, ada tiga keberatan yang diajukan dalam pleno tersebut yakni terjadi pengendapan kotak suara di semua TPS se-Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya selama 3-4 hari yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Gerindra di setiap TPS di kecamatan tersebut.

Terkait kasus pengendapan kotak suara tersebut, Bawaslu Sumba Barat Daya mengeluarkan edaran dan penegasan agar seluruh kotak suara ditarik ke kecamatan setempat namun tidak dituruti KPPS dan PPK setempat.

"Ini jelas-jelas melanggar aturan," ujarnya.

Alasan kedua ialah terjadi pengurangan suara partai Gerindra di Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat Daya tanpa dasar yang jelas. Menurut Isodorus, hasil perolehan suara Gerindra sejumlah 599, dikurangi menjadi 188 suara di formulir DB1.

"Setelah saksi partai menyatakan keberatan, bawaslu setempat meminta KPUD membuka kotak suara. Setelah dibuka, dilihat ternyata format DA1 plano tidak tertulis angka-angka yang disalin dari dokumen C1 KWK dan tidak ada tangan para saksi. Setelah didesak saksi, pihak PPK kemudian mengubah data-data di DA1 tanpa melibatkan para saksi," ujarnya.

Baca juga: Partisipasi Pemilih saat PSU Menurun Drastis

Selain itu, tambah Isodorus, pihaknya menemukan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kecamatan tersebut sebanyak 8.005 suara dari 4.795 suara.

"Gerindra tentu sangat dirugikan oleh cara kerja penyelenggara yang tidak profesional ini," imbuhnya.

Keberatan selanjutnya ditemukan dalam C1, penggunaan surat suara di Wewewa Timur tidak lazim atau menimbulkan keganjilan.

"Hampir di banyak TPS, surat suara terpakai 95% bahkan 100%. Pertanyaannya, apakah memang benar partisipasi pemilih di TPS-TPS ini sangat tinggi ataukah memang ada pihak yang mencoblos semua surat suara ini," ungkapnya.

Saksi Gerindra tetap meminta agar di Kecamatan Wewewa Timur dan Wewewa Selatan segera digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terhadap keberatan saksi Gerindra, anggota KPU RI meminta mencocokan data antara pihak saksi dan KPUD NTT.

Menurutnya, saksi memegang dua dokumen DA1 yang berbeda, yakni DA1 pertama dan DA1 hasil perbaikan. Pertanyaannya, kata Isodorus, apa dasar DA1 perbaikan sementara DA1 plano tidak tertulis angka-angka.

Sedangkan KPU NTT tidak dapat memperlihatkan berita acara perbaikan DA1. Sebaliknya, memperlihatkan data DB1 DPR RI Sumba Barat Daya.

"Untuk itu pihak KPU RI meminta agar keberatan saksi gerindra ditulis di dalam format keberatan saksi," tukasnya.

Isodorus menegaskan, kendati pleno rekapitulasi KPU RI untuk NTT berakhir, tetapi persoalan ini akan terus diperjuangkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dasar pertimbangannya adalah dugaan kecurangan dan penggelembungan ini bisa dibuktikan. Karena itu pemilihan suara ulang adalah jalan satu-satunya menemukan kebenaran," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More