Menampik Kuasa Kerongkongan

Penulis: Arif Susanto Analis politik Exposit Strategic Pegiat Lingkaran Jakarta Pada: Rabu, 15 Mei 2019, 04:15 WIB Opini
Menampik Kuasa Kerongkongan

Thinkstock
Ilustrasi

PROPAGANDA kebohongan beserta seruan kebencian yang membahana selama dan seusai Pemilu 2019 terus menebar kecurigaan sesama warga, pemilahan sarkastis, serta ancaman keterbelahan sosial. Tanpa alasan memadai, ajakan people power bahkan menggemakan ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap kekuasaan sah negara. Politik begitu teruk oleh hasrat ingin menang sendiri.

Minus kehendak baik, seruan dan ajakan tersebut menegaskan kuasanya kerongkongan. Mengasah kepercayaan silang menjadi kemendesakan setelah kontestasi politik yang melelahkan, agar hasutan sistematis tidak bersegera merampas kesadaran kebangsaan kita. Dengan kepercayaan silang itulah kita dapat mengandalkan satu sama lain dalam spirit kegotongroyongan.

Tribalisme politik
Politik nasional tampak rongseng belum kunjung berkesudahan. Pada tataran elite maupun massa, banyak orang tetap suka mencomel dan lekas marah tersebab ketidaksamaan pandangan politik, bahkan seusai pemilu. Perbedaan-perbedaan begitu mudah memicu perseteruan, sedangkan jembatan pertemuan begitu sulit untuk diperantarai. Solidaritas terancam benam.

Di tengah meruapnya syak wasangka, bukan perkara enteng untuk membangun niat baik berdialog dan menemukan kesepahaman. Beralas hasrat kuasa, dinding-dinding egosentrisme begitu tebal menghalangi komunikasi dan terus merentangkan jarak sosial dalam suatu polarisasi diametrikal. Kepercayaan silang meranggas, terancam luruh oleh gairah dominasi.

Dalam suatu sikap percaya, tulis Paul Faulkner (2017), seseorang menyandarkan keyakinannya pada keandalan orang lain. Kehendak baik merupakan hal pokok karena memercayai orang lain berarti memiliki pandangan optimistik terhadap diri dan segenap motif mereka. Manakala seseorang sulit dipercaya, lanjut Faulkner, ketidakandalan mereka menimbulkan problem praktis dalam kerja sama.

Sebagai suatu tindakan bersama, politik terang menuntut kepercayaan silang di antara warga negara. Kepercayaan silang diperlukan bukan sekadar untuk membangun suatu solidaritas kewarganegaraan, yang dengan itu kebangsaan menjadi kukuh, melainkan ia juga menjadi kebutuhan bagi pengembangan politik deliberatif, yang dengan itu masalah bersama dapat diselesaikan.

Bagian dari mekanisme deliberasi, pemilu menyediakan secara kompetitif pilihan-pilihan kandidat berikut alternatif kebijakan bagi publik pemilih. Tanpa memencilkan mereka yang berlainan pilihan, kampanye cerdas kandidat kiranya bersesuaian dengan pencermatan kritis pemilih. Hasilnya sepatutnya ialah suatu pilihan rasional sekaligus absah, yang didukung kepercayaan terbesar.

Sayangnya, pemilu terakhir cenderung memudarkan kepercayaan silang. Politik kebencian berbasis identitas, yang diuarkan lewat sejumlah propaganda kebohongan, berperan menebarkan pesimisme dan amarah. Dengan pilihan politiknya, orang dipaksa untuk menampik gagasan persatuan dalam keberagaman. Pertalian kepentingan dibentuk dalam kerangka sempit tribalisme politik.

Mengekspresikan fanatisisme, tribalisme politik mengeksploitasi terbatasnya kecerdasan politik massa. Alih-alih kepercayaan, kebencian menyediakan daya picu yang menyulut gairah dominasi dan memadamkan suluh kooperasi. Di dalamnya, elite mengonstruksi politik sebagai suatu zero sum game, dengan kemenangan pihak sendiri berarti kekalahan mutlak pihak lain.

Kepercayaan silang
Pada 1940, Soekarno mengkritik tajam propaganda kebohongan Hitler, yang digambarkannya telah ‘merampas Jerman dengan ia punya kerongkongan’. Kerja kerongkongan yang sistematis tersebut mampu menggerakkan massa minim kesadaran. Namun, terang Soekarno, ia hanya memabukkan dan menyilaukan; bukan mendidik dan menanamkan keyakinan.

Membangunkan perasaan-perasaan paling rendah rakyat jelata, propaganda kebohongan dikemas dalam selubung subjektivitas yang menyentuh sentimen politik. Disebarkannya ilusi tentang superioritas identitas sendiri dengan mencampakkan yang berbeda sebagai yang harus dibenci sekaligus ditaklukkan. Kepalsuan kuasa kerongkongan itu, sedemikian rupa, merenggut keinsafan massa.

Dalam politik nasional kontemporer, seruan tentang perseteruan berkelanjutan, bahkan ajakan people power, meraja di tengah absennya keinsafan tentang jalan politik Indonesia. Landasan Indonesia sebagai suatu negara gotong royong telah dibentangkan para pendiri negara. Kolektivitas Indonesia dibangun sebagai suatu masyarakat politik modern yang bebas, setara, solider, dan terbuka.

Hasrat kuasa nyaris tanpa kendali, kendati begitu, berusaha membenamkan keberiringan tersebut. Ketika relasi-relasi dibangun semata dalam kerangka kompetisi dan keinginan untuk menang sendiri, masyarakat menjadi sulit percaya satu sama lain. Saat politik kegotongroyongan digantikan persaingan tanpa kepercayaan, tidak mudah menemukan kawan yang dapat diandalkan.

Menggugah kepercayaan silang menjadi kemendesakkan bagi tindakan kolektif politik. Fakta bahwa masalah-masalah kebangsaan mustahil untuk diselesaikan sendiri semestinya menerbitkan semangat untuk merangkul ketimbang untuk memukul. Pembangunan solidaritas kebangsaan inklusif dapat meyakinkan kelompok berlainan bahwa kesatuan sosial merupakan hajat bersama.

Minus kehendak baik, kontestasi tanpa akhir hanya akan menjadikan pemenangnya sebagai arang dan sang pecundang serupa abu. Seusai pemilu dibutuhkan suatu perspektif baru kekitaan demi melampaui segala pandangan sempit tribalisme politik. Inilah suatu perluasan cakrawala yang memberi kesadaran dan keyakinan bersama bahwa kita dapat menuai kekuatan dari persatuan Indonesia.

Tanpa menenggelamkan perbedaan dan persaingan, politik Indonesia dapat berkembang lebih sehat oleh kepercayaan silang. Lebih lanjut, kepercayaan silang perlu untuk terus dipererat agar simpul kebangsaan tidak

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More