Bebas Malaria Prestasi Bangsa

Penulis: Anung Sugihantono, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Pada: Selasa, 14 Mei 2019, 23:05 WIB Opini
Bebas Malaria Prestasi Bangsa

Dok.pribadi
Anung Sugihantono, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI

MALARIA telah menjadi masalah kesehatan dunia maupun di negara kita untuk waktu yang lama. Saat ini pemerintah dengan dukungan masyarakat sedang melakukan upaya membebaskan Indonesia dari penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium ini. 

Parasit ini hidup dan berkembang biak di dalam sel darah merah manusia dan merusak sel-sel darah tersebut. Plasmodium ditularkan dari satu manusia ke manusia lain oleh nyamuk dari grup Anopheline yang menggigit saat petang hingga pagi hari. Penyakit ini menyebabkan kematian dan kerugian yang besar. Selain dapat menyebabkan kematian, malaria sangat merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, sejak dalam kandungan hingga remaja dan dewasa.  

Penelitian di Kabupaten Mimika, Papua menunjukkan bahwa malaria pada ibu hamil menyebabkan anemia sedang dan berat saat kehamilan, dan mengakibatkan penurunan rata-rata berat lahir janin hingga hampir 200 gram. Selain itu malaria pada ibu melahirkan menyebabkan meningkatnya kelahiran prematur dan bayi lahir mati. Dari seluruh kasus malaria di Indonesia, hampir setengahnya terjadi pada anak usia di bawah 15 tahun termasuk pada balita dan bayi. 

Malaria masih menjadi penyebab utama rawat inap dan kematian pada anak di rumah sakit di daerah endemis malaria. Pada bayi, malaria merupakan penyebab utama anemia berat dan bersama dengan kecacingan menjadi penyebab utama stunting di daerah endemis malaria. Selain menyebabkan kesakitan, kematian, dan gangguan pertumbuhan sejak janin, malaria juga menghambat perkembangan anak termasuk fungsi kognisi dikarenakan anemia kronis, kerusakan otak, dan tingginya ketidakhadiran di sekolah. 

Dengan demikian malaria menjadi salah satu penghambat tercapainya cita-cita sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menghilangkan malaria di Indonesia akan memperbaiki mutu SDM Indonesia.

Pada 2007, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 25 April sebagai Hari Malaria Sedunia, untuk menyebarkan informasi tentang malaria dan tentang upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan.  

Bebas malaria
Cita-cita Indonesia bebas malaria telah dicanangkan Presiden pertama RI Ir Soekarno pada 12 November 1959, melalui komando pemberantasan penyakit malaria di Indonesia. Pada kesempatan itu, Soekarno melakukan penyemprotan pertama menggunakan DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) di sebuah rumah penduduk di Kalasan, Sleman, Yogyakarta.  

Upaya ini telah berhasil menurunkan malaria secara drastis kejadian  di Jawa dan Bali. Namun, seiring dengan masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh DDT, penggunaannya dihentikan dan selanjutnya upaya pemberantasan malaria bertumpu pada penanganan pasien dengan obat klorokuin, kina, dan sulfadoksin pirimetamin (SP) yang pada akhir 90-an tidak lagi efektif membunuh parasit malaria. 

Sejak awal 2000 teknologi baru untuk penanggulangan malaria mulai diperkenalkan di dunia yaitu dengan adanya kelambu anti nyamuk. Dalam pembuatannya, benang kelambu telah diberi zat anti nyamuk yang bisa bertahan paling tidak selama 3 tahun. Kelambu jenis ini telah terbukti menurunkan angka malaria dan kematian malaria apabila cakupan penggunaan di masyarakat tinggi, yaitu lebih dari 80%. 

Penemuan teknologi penting lain adalah ditemukannya obat golongan kombinasi artemisinin, yang sangat efektif terhadap parasit malaria. Selain itu ditemukan juga tes diagnosis cepat yang lebih mudah digunakan dibanding mikroskop. Sehingga diagnosis dan pengobatan malaria dapat dilakukan lebih masif.

Penggunaan teknologi baru tersebut dengan strategi yang disusun  Kementerian Kesehatan, telah menurunkan malaria secara signifikan di seluruh Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, angka kejadian malaria  (Annual Parasite Index/ API) turun hingga sepertiganya dari 2.89 per seribu penduduk di 2007 hingga 0,84 per seribu penduduk di 2018. 

Jumlah kasus dan kematian malaria menurun lebih setengahnya. Menyusul Jawa dan Bali, penurunan malaria secara signifikan telah dicapai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Pada pertemuan kesehatan dunia (World Health Assembly) 2007, seluruh negara di dunia menyepakati kembali tujuan eradikasi malaria global. Pada 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan Hari Malaria Sedunia mencanangkan gerakan 'Menuju Indonesia Bebas Malaria' yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria pada 2030. 

Keputusan Menteri Kesehatan ini juga memperkenalkan Sertifikasi Eliminasi Malaria yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada kepala daerah kabupaten/kota, yang diberikan apabila pada saat penilaian oleh Tim Nasional Eliminasi, Kabupaten/Kota tersebut dapat membuktikan tidak ada penularan malaria terjadi di wilayah setempat dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut.

Dalam East Asia Summit ke-9 di Myanmar 2014, para kepala negara di Kawasan Asia Pasifik telah menetapkan target eliminasi malaria regional Asia Pasifik pada 2030. Komitmen tersebut diperkuat kembali pada East Asia Summit ke-13 di Singapura 2018 Presiden Joko Widodo hadir dalam kedua pertemuan kepala negara tersebut, untuk menunjukan komitmen dan tekad Indonesia melakukan eliminasi malaria. 

Hingga saat ini 290 kabupaten/kota di Indonesia telah dinyatakan bebas malaria dan menerima sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan. Masih terdapat 224 kabupaten/kota di Indonesia yang dalam 10 tahun ke depan harus mencapai status bebas malaria. Di antara kabupaten/kota tersebut 28 merupakan daerah endemis tinggi (API > 5 /1000 penduduk) dan sangat tinggi (API > 50/1000 penduduk), 33 merupakan daerah endemis sedang (API 1-5 /1000 penduduk), dan 168 merupakan daerah endemis rendah (API <1/1000 penduduk). 

Prestasi bangsa
Upaya pembebasan malaria di 224 kabupaten/kota yang tersisa membutuhkan perhatian khusus dikarenakan tantangan yang berat di kabupaten/kota tersebut. Salah satunya ada di Papua. Dengan intervensi yang sama dengan daerah lain, ternyata malaria di Papua belum menunjukkan penurunan yang signifikan. 

Provinsi yang sangat besar ini (29 kabupaten/kota) menanggung 79%  beban malaria di Indonesia, meskipun jumlah penduduknya kurang dari 2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar kabupaten/kota di Papua masih merupakan daerah endemis tinggi dengan sedikitnya 8 kabupaten merupakan daerah endemis sangat tinggi (API > 50/1000 penduduk). 

Tantangan kedua adalah menghilangkan penularan malaria di daerah endemis rendah di seluruh Indonesia yang memiliki penduduk yang sulit dijangkau, yaitu di kalangan penambang, pekerja hutan, pekerja perkebunan, dan suku-suku asli yang hidup berpindah. Selain itu, sebelum negara kita mendapat sertifikat bebas malaria di 2030, kabupaten/kota yang telah bebas malaria tetap harus memperkuat surveilans malaria untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus malaria yang datang dari daerah yang masih endemis malaria.

Kementerian Kesehatan akan mengajukan permintaan penilaian sertifikasi eliminasi malaria untuk Indonesia kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2030. Proses tersebut didahului dengan verifikasi penilaian eliminasi regional yaitu untuk regional Jawa dan Bali pada 2023; regional Sumatera, NTB dan Sulawesi pada 2025; untuk regional Kalimantan dan Maluku Utara pada 2027; untuk regional NTT dan Maluku pada tahun 2028 dan untuk regional Papua Barat dan Papua pada tahun 2029. 

Untuk lulus dalam penilaian tersebut, masing-masing wilayah harus dapat membuktikan bahwa wilayahnya telah bebas malaria dalam tiga tahun terakhir. Untuk Jawa dan Bali tahun depan harus sudah tidak memiliki kasus malaria dari penularan setempat. Saat ini masih ada 11 kabupaten di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan DIY yang belum bebas malaria. Demikian pula wilayah-wilayah lain harus bekerja keras untuk mengejar target eliminasi malaria.

Eliminasi malaria merupakan agenda pembangunan global dengan indikator yang diukur dalam Sustainable Development Goals. Demikian pula eliminasi malaria merupakan agenda pembangunan nasional dengan indikator yang diukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. 

Saya mengapresiasi para kepala daerah yang dengan komitmen tinggi telah memimpin upaya pembebasan malaria di 290 kabupaten yang telah bebas malaria dan masih melakukan upaya pemeliharaan untuk mencegah KLB, maupun para kepala daerah yang telah berhasil menurunkan beban malaria dari tinggi ke rendah. Saya masih terus mendorong sekaligus mengharapkan kesediaan para kepala daerah untuk memimpin langsung upaya pembebasan malaria ini. 

Melalui kebijakan anggaran, penguatan ketrampilan dan mutu layanan kesehatan, penyediaan kader malaria, perbaikan lingkungan dan perumahan, serta menggalakkan pemanfaatan layanan kesehatan dan kelambu anti nyamuk di wilayahnya. 

Mari kita bekerja keras dalam 10 tahun ini untuk mencapai Indonesia Bebas Malaria. Mari bersama-sama kita wariskan kepada anak cucu kita, bukan penyakit malaria, tetapi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Bebas malaria adalah prestasi kita semua.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More