Krisis Teluk Persia

Penulis: Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies(ISMES), Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education Pada: Selasa, 14 Mei 2019, 03:40 WIB Opini
Krisis Teluk Persia

MI/Susanto
Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies(ISMES), Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

GELOMBANG tekanan AS atas Iran dan respons Teheran berupa ancaman keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran telah menciptakan krisis Teluk Persia. Pada 6 Mei, AS mengerahkan gugus serbu kapal induk USS Abraham Lincoln dan armada pengebom B-52 ke Timur Tengah.

Enam hari kemudian, setelah Iran menyurati pemimpin penandatangan JCPOA lain Rusia, Tiong­kok, Prancis, Inggris, plus Jerman (P5+1 minus AS) bahwa Iran juga akan keluar dari JCPOA, mengikuti langkah AS, dalam waktu enam bulan bila mereka tidak mampu melanjutkan bisnis migas dengan Iran, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump mengirim lagi kapal induk USS Arlingon dan rudal antirudal Patriot ke sana.

AS mengatakan, berdasarkan laporan intelijen, ada ancaman nyata Iran terhadap pasukan AS di Suriah dan Irak. Akan tetapi, tidak ada elaborasi mengenai ancaman Iran itu. Bisa jadi, laporan intelijen itu keliru sebagaimana kelirunya laporan intelijen AS tentang senjata pembunuh massal Irak yang masih disembunyikan rezim Saddam Hussein yang menjadi dasar invasi AS ke negara itu pada 2003.

Iran menganggap manuver AS, militer AS, di Teluk ini sebagai perang urat saraf karena tidak percaya AS bersedia menghadapi perang baru di kawasan menghadapi Iran yang jauh lebih kuat daripada Irak dan memiliki proksi di Irak, Suriah, Libanon, Palestina, dan Yaman.

Ancaman Iran keluar dari JCPOA, yang akan diikuti pengayaan uranium tingkat tinggi, bertujuan melibatkan negara penandatangan lain dalam perselisihan Iran-AS ini, sekaligus memaksa mereka mengambil langkah konkret dalam melanjutkan hubungan bisnis dengan Iran.

Memang JCPOA yang ditandatangani pada 2015 mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium. Sebagai imbalan, Iran bebas mengekspor migasnya. Ekspor migas sangat penting bagi Iran yang 65% pendapatan luar negerinya berasal dari sektor ini.

Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sejauh ini Iran tetap patuh pada JCPOA. Namun, kesepakatan multilateral itu kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada 2017, yang diikuti sanksi ekonomi dua tahap yang sangat berat.

Pada tahap pertama, Agustus 2018, AS menerapkan sanksi, yang meliputi sektor otomotif, logam mulia, dan perdagangan. Pada tahap kedua, November 2018, sanksi AS menyasar sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi, bahkan sebulan sebelumnya, rakyat Iran turun ke jalan menyusul anjloknya nilai mata uang Iran (rial) hingga lebih dari 100% yang memicu kenaikan harga barang yang signifikan.       

Sebelumnya, pada akhir Desember 2017 sampai awal Januari 2018, rakyat Iran dari berbagai strata sosial di 80 kota berdemonstrasi akibat meningkatnya harga bahan pokok, korupsi, dan keterlibatan militer Iran di berbagai negara Arab. Ketika itu Trump mengipasi rakyat Iran untuk terus memberontak. Tak sampai di situ, pada April, AS menetapkan Korps Pengawal Revolusi Iran sebagai organisasi teroris bersamaan dengan dicabut dispensasi pada 8 negara yang masih mengimpor migas Iran.
Sanksi-sanksi in jelas bertujuan mengisolasi ekonomi dan politik Iran. Pada 12 Mei, Presiden Iran Hassan Rouhani mengakui sanksi AS sangat berat untuk dipikul Iran.
Bahkan, lebih berat ketimbang sanksi yang diterapkan Barat selama perang delapan tahun Iran-Irak (1980-1988). Namun, Rouhani percaya kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi akan dapat ditanggulangi kalau seluruh rakyat Iran bersatu.

Mengapa AS menjatuhkan gelombang sanksi yang berpotensi menciptakan perang besar di Timur Tengah saat kawasan bergolak itu tak mampu lagi mendukung perang baru? Ada dua sasaran yang dituju Trump.
Pertama, tahun depan AS akan menyelenggarakan pemilihan umum. Posisi Trump yang mencalonkan diri kembali agak goyah. Maka, sanksi diharapkan dapat memobilisasi kaum Evangelis dan Yahudi untuk tetap mendukungnya. Kedua, AS menjaga muruah AS sebagai adidaya satu-satunya. Negara seperti Iran, yang membangkang terhadap hegemoni AS, tidak boleh dibiarkan sintas, yang berisiko diikuti negara lain.

Namun, tampaknya AS tidak hanya mengintimidasi Iran, tetapi juga memprovokasinya dan telah bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Iran. Trump telah mendapat dukungan militer, politik, dan ekonomi, dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel untuk perang panjang dengan Iran yang tentunya sangat mahal.

Dukungan ketiga negara ini, juga Bahrain, bagi upaya perang melawan Iran bukan rahasia lagi. Pembentukan Bulan Sabit Syiah yang meliputi Iran, Irak, Suriah, dan Libanon, serta proksinya di Palestina (Hamas dan Jihad Islami), serta Houthi di Yaman dipersepsikan mengancam kepentingan mereka.

Tak mengherankan, ada upaya provokatif dari UEA agar situasi menjadi lebih sensitif dan eksplosif. Pada 12 Mei, UEA mengklaim empat kapal komersial menjadi sasaran operasi sabotase setelah laporan palsu yang beredar di media Iran dan Lebanon menyatakan ada ledakan di salah satu pelabuhan UEA. Namun, UEA menolak mengelaborasi sifat dari sabotase dimaksud.

Memang Trump mengajukan 12 butir syarat bagi dirundingkan kembali JCPOA. Namun, sejauh ini Teheran menolak tawaran yang tidak realistis dan dirasa lebih sebagai penghinaan.

Ke-12 syarat itu, di antaranya, Iran harus mundur dari Irak, Suriah, dan Libanon, membuka akses tanpa batas bagi IAEA untuk memeriksa seluruh situs nuklir dan militer Iran, dan menghentikan terorisme di seluruh dunia.

Dengan demikian, krisis ini masih akan berlangsung. Krisis bisa diredakan bila Uni Eropa mampu merealisasikan kesepakatan tentang mekanisme bisnis dengan Iran tanpa menggunakan dolar AS yang sudah disepakati dengan Teheran sebagai upaya menahannya tetap berpegang pada JCPOA.

Namun, diragukan UE akan memihak Iran dengan meninggalkan AS. Rusia dan Tiongkok, meskipun mendukung Iran secara politik, tetapi tidak mampu membantu Iran secara ekonomi. Dengan demikian, tinggal dua kemungkinan yang tersedia, yaitu Iran menerima 12 syarat AS itu atau harus berperang dengan AS. Dua-duanya pil pahit bagi Iran.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More