Gerindra Minta Maaf ke Demokrat

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Senin, 13 Mei 2019, 17:09 WIB Politik dan Hukum
Gerindra Minta Maaf ke Demokrat

MI/Susanto
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria

KETUA DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya meminta maaf atas ucapan Arief Puyouno yang dianggap menyerang Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau ada pengurus dan kader kami yang menyampaikan sesuatu, perilaku ucapan, yang mungkin dirasa kurang pas bagi partai demokrat atau partai lain, tentu kami sampaikan mohon maaf," kata Riza, ketika ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Senin (13/5).

Riza juga membantah perihal posisi Demokrat di koalisi Prabowo-Sandi yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pemenangan. Riza mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada SBY atas komitmen dukungan dan kontribusi dalam mengusung Prabowo-Sandi dalam Pilpres kali ini.

Riza menilai ucapan Arief Puyouno sebagai riak-riak di internal partainya dan bukan mewakili suara partai secara umum.

"Di setiap partai ada saja 1-2 yang punya pemikiran berbeda. Saya kira menyikapi secara bijak bisa jadi intropeksi. Jangan dibesar-besarkan," kata Riza.

Selain itu, Riza mengaku pihaknya belum memberikan sanksi atau peringatan kepada Arief atas ucapannya tersebut. Menurutnya, yang terpenting bagaimana masing-masing kader antarpartai dapat menjaga hubungan yang baik.

"Sejauh ini kami punya aturan dan mekanisme di internal. Semua partai peraturan di internal. Kami ingin bahwa sama-sama saling menjaga mengurus kader masing-masing untuk tentu menjaga hubungan," kata Riza.

Sebelumnya, Arief Puyouno mengatakan Partai Demokrat tidak berkontribusi dalam memenangkan Prabowo-Sandi dan justru menjadi biang menurunkan suara capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

Arief juga mengatakan Partai Demokrat saat ini yang belum menentukan sikap, karena terhalang komunikasi dengan Joko Widodo. Menurutnya, ada sesuatu yang tidak klop antara keduanya.

"Saya tahu kok kenapa kayak undur undur, maklum belum clear jaminan hukum dari kangmas Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi, kayak kasus Korupsi proyek hambalang," kata Arief. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More