Senin 13 Mei 2019, 11:06 WIB

Kasus Sofyan Basir, KPK Periksa Direktur Keuangan PLN

Juven Martua Sitompul | Politik dan Hukum
Kasus Sofyan Basir, KPK Periksa Direktur Keuangan PLN

MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT PLN Batubara, Hartanto Wibowo. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama PLN Sofyan Basir)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (13/5).

Baca juga: KPK Siap Hadapi Praperadilan Sofyan Basir
 
KPK juga memanggil saksi lain. Mereka yakni Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN, I Made Suprateka; Vice Presiden Pengadaan 3 PLN, Akhyar; James Rijanto; Manajer Pengadaan IPP 2, Kuswara, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN, Haryanto WS. "Mereka juga akan dimintai keterangan untuk tersangka SFB," ucapnya.

Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham diduga membantu memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTUdi Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.

Baca juga: Sofyan Basir Ajukan Praperadilan
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Medcom/OL-6)
 

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya