Kesantunan Bahasa dan Pendidikan Politik Publik

Penulis: Andy Ahmad Zaelany Peneliti Puslit Kependudukan LIPI Pada: Jumat, 10 Mei 2019, 03:30 WIB Opini
Kesantunan Bahasa dan Pendidikan Politik Publik

Thinkstock
Ilustrasi

TENSI masyarakat pascapemilu semakin meningkat. Di beberapa daerah sudah mulai terjadi gesekan yang dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka. Seruan agar tetap merawat pemilu damai semakin keras digaungkan.

Namun, beberapa isu SARA sudah mulai bermunculan yang sangat potensial mengoyak keharmonisan masyarakat. Sementara itu, setelah pascapemilu, justru kedua belah pihak malah cenderung ‘gaspol’, khususnya terkait dengan isu masalah kecurangan dalam penghitungan suara.

Dalam penghitungan suara pemilu sampai hari ini masih terlihat bahwa Jokowi mengungguli saingannya. Sang petahana terlihat sangat superior.

Namun, kalau ditinjau kembali kegalauan di tengah-tengah masyarakat yang menganggap pelaksanaan pemilu dilakukan dengan kurang mengindahkan fairness, bagi para followers-nya, secara de facto Prabowo dianggap menang. Sesungguhnya, menang-kalah masih harus melalui jalan panjang dan akan diumumkan pada 22 Mei 2019.

Pendidikan politik publik
Melalui pemilu, dilakukanlah pendewasaan demokrasi berupa pendidikan politik secara nonformal kepada publik dengan melalui banyak media. Kampanye damai yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu damai merupakan sebagian dari pendidikan politik tersebut. Pemberian informasi melalui berbagai pengumuman dan media massa.

Di tingkat komunitas dikirim brosur tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan berbagai acara dan program di televisi. Kunjungan sejumlah tokoh politik ke berbagai lapisan masyarakat. Temu muka dengan para kandidat. Tentunya yang paling menyedot perhatian ialah debat capres dan cawapres.

Dalam pendidikan politik ini ada dua aspek utama publik yang dikembangkan, yakni pengetahuan dan perubahan perilaku. Tujuan akhirnya tentunya pendewasaan politik publik. Dengan meningkatnya pengetahuan, orang mempunyai kemampuan kognitif untuk memilih dan ikut menentukan masa depan bangsa.

Hal lainnya, melalui pendidikan politik juga berkembang kemampuan afirmatif publik dengan lebih mengedepankan sikap-sikap yang santun, kesatria (siap kalah siap menang), fairness (tidak curang), dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan semua golongan.

Sikap santun dimunculkan melalui berbahasa dan gestur/gerak-gerik tubuh (body language). Sikap santun berbahasa akan mendekatkan jarak sosial antara satu orang dan orang lainnya. Melalui santun berbahasa disampaikanlah visi-misi dan berbagai rencana program yang akan dilakukan bila kelak diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan.   
 
Gestur yang bersahabat dan santun merupakan sisi afektif yang mendekatkan jarak sosial dan memudahkan kerja sama ke depannya sehingga mestinya pesta demokrasi berupa pemilu ini tidak menimbulkan ketegangan, pertengkaran, permusuhan, apalagi terpecah belahnya bangsa. Proses dan akhir pemilu damai mestinya dikedepankan.

Perilaku muflis

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa banyak orang yang mengandalkan amalan ibadah salat, puasa, dan zakatnya, tetapi semasa hidupnya dia terlalu suka mencaci, mengolok-olok, bahkan (sembarangan) menuduh orang lain. Maka, orang tersebut akan mengalami kepailitan (bangkrut) ketika ditimbang di mizan saat di padang Mahsyar.  

Orang tersebut dinamakan ‘muflis’ dan akan menempati neraka sebagai balasannya. Dengan segudang amalan ibadahnya di satu sisi, tapi kesukaan mengolok-olok, mencaci maki, dan sembarang menuduh di sisi lain, sehingga berbagai amalan ibadahnya tadi habis terbakar untuk menutupi perilaku buruknya.

Dalam masa kampanye hingga pascapemilu tahun ini, kesantunan berbahasa cenderung merendah. Penggunaan istilah cebong, kampret, genderuwo, sontoloyo, setan gundul, dan lain-lain, juga bertebarannya hoaks di berbagai media sosial merupakan indikatornya. Padahal, kesantunan berbahasa merupakan prinsip dasar dalam budaya-budaya di Indonesia.

Bila masa kampanye dan pelaksanaan pemilu benar-benar akan ditujukan sebagai pendidikan politik publik, seyogianya harus disertai dengan mengembangkan perilaku kontramuflis yang berupa kesantunan berbahasa dan kesantunan bersikap bertindak. Persinggungan dengan isu-isu SARA seyogianya sebisa mungkin dihindari. Jika memang terlihat indikasi adanya kecurangan seyogianya diselesaikan secara santun melalui mekanisme yang sudah diatur.

Pendidikan politik publik ini memang banyak dilakukan secara nonformal sehingga peran tokoh-tokoh masyarakat sangat besar. Melalui mereka, kita kembangkan pemilu damai, kita tingkatkan pengetahuan, dan afirmatif publik sehingga terjadi pendewasan demokrasi.

Di bangku sekolah SMA maupun perguruan tinggi, di pesantren, seminari, Pramuka, dan berbagai ormas, upaya pendidikan politik publik ini bisa dikembangkan agar mereka mendukung penyelenggaraan pemilu damai yang mendewasakan demokrasi publik. Semuanya dimulai dengan mengembangkan perilaku kontramuflis di tengah-tengah masyarakat. Nah!

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More