Rabu 08 Mei 2019, 11:05 WIB

Dukung Pemberontakan, Venezuela Tuntut 7 Anggota Parlemen

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Dukung Pemberontakan, Venezuela Tuntut 7 Anggota Parlemen

AFP/Ronaldo SCHEMIDT
Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab

 

OTORITAS Venezuela akan menuntut tujuh anggota parlemen yang mendukung gerakan pemberontakan pimpinan Juan Guaido. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) menghapus sanksi terhadap kepala agen rahasia Venezuela yang dipecat karena mendukung pemberontakan.

Melalui pernyataan resmi, Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Jaksa Agung Tarek William Saab untuk menangani investigasi kriminal yang dibagi menjadi kasus pengkhianatan tingkat tinggi dan konspirasi.

Setelah pengumuman tersebut, Majelis Konstituen Venezuela, yang secara efektif bertindak sebagai stempel karet rezim pemerintahan, mencopot kekebalan hukum tujuh anggota parlemen.

"Apa yang terjadi sekarang? Sebuah peradilan," ujar Ketua Majelis Konstituen, Diosdado Cabello, tokoh paling kuat setelah Presiden Nicolas Maduro.

Cabello mengatakan tiga anggota parlemen lain yang tidak bisa disebutkan namanya telah diidentifikasi dan akan menjalani proses serupa. Daftar tujuh anggota parlemen mencakup Henry Ramos Allup, mantan Ketua Majelis Nasional, yang saat ini dipimpin Juan Guaido.

Seperti diketahui, Guaido yang menyatakan diri sebagai presiden interim Venezuela mendapat dukungan dari lebih 50 negara, termasuk AS. Anggota parlemen lain yang masuk dalam daftar tuntutan Mahkamah Agung Venezuela ialah Edgar Zambrano, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simon Calzadilla, Americo De Grazia dan Richard Blanco.

Baca juga: Venezuela Siap Tangkis Setiap Serangan AS

Sementara itu, Wakil Presiden AS Mike Pence terus menekan rezim pemerintahan Maduro yang terguncang. Dia menyatakan sanksi terhadap kepala agen rahasia yang dipecat, Jenderal Christopher Figuera, segera dicabut.

Pence, yang berbicara di Departemen Luar Negeri AS, berharap pembelotan Figuera akan menginsipirasi petinggi Venezuela lainnya untuk memutuskan dukungan terhadap Maduro.

"Washington akan mempertimbangkan pembebasan sanksi bagi semua orang yang mendukung konstitusi dan supremasi hukum. Saya berharap tindakan yang diambil bangsa kita hari ini akan mendorong pihak lain untuk mengikuti sikap Jenderal Christopher Figuera," tutur Pence.

Pence menyebut pemerintah AS dapat menjatuhkan sanksi kepada hakim Venezuela, jika memanfaatkan pengadilan sebagai alat politik rezim untuk merampas demokrasi, mendakwa tahanan politik, hingga mendorong otoritarianisme.

"Jika Mahkamah Agung di Venezuela tidak kembali ke mandat konstitusionalnya untuk menegakkan supremasi hukum, AS akan meminta semua hakim bertanggung jawab atas tindakan mereka," imbuh Pence.

Dalam pidatonya, Pence juga mengumumkan pengiriman kapal rumah sakit Angkatan Laut AS, USNS Comfort, Juni mendatang. Misi selama lima bulan itu bertujuan membantu negara-negara tetangga yang menampung sebagian dari jutaan warga Venezuela karena melarikan diri dari krisis berkepanjangan.

Sebelumnya, Majelis Konstituen segera menangguhkan kekebalan hukum dari setiap anggota parlemen yang mendukung pemberontakan pada 30 April. Aksi protes tersebut memicu bentrokan selama dua hari, antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa yang menewaskan 5 orang.

Puluhan orang terluka dan lebih dari 233 orang ditangkap dalam kerusuhan tersebut. Di sisi lain, Kelompok Kontak Internasional terkait Venezuela, yang bertemu di Kosta Rika, mengumumkan rencana pengiriman misi tingkat tinggi ke negara yang dilanda krisis, guna memantau distribusi bantuan kemanusiaan dan mendorong dialog.(AFP/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More