Hoaks Pascapemilu dan Imunitas Masyarakat

Penulis: Rahma Sugihartati Dosen Masyarakat Digital Program S-3 FISIP Universitas Airlangga Pada: Rabu, 08 Mei 2019, 04:15 WIB Opini
Hoaks Pascapemilu dan Imunitas Masyarakat

Thinkstock
Ilustrasi

MESKI pemilu/pilpres telah selesai, tetapi persebaran hoaks tak juga kunjung usai. Bahkan, ada indikasi seusai diselenggarakan pesta demokrasi, intensitas penyebaran hoaks politik ternyata makin masif. Kampanye yang dilakukan para kandidat yang berkontestasi memang sudah berakhir, tetapi sirkulasi hoaks politik di media sosial justru makin marak. Selama proses penghitungan suara yang dilakukan KPU, justru merupakan titik krusial yang kerap menstimulasi munculnya berbagai kabar bohong.
    
Hoaks politik bisa dikatakan senjata pemungkas yang menjadi andalan para kandidat yang tengah berkontestasi untuk melakukan klaim kemenangan. Kehadiran dan pemanfaatan hoaks sebagai instrumen untuk mengklaim perolehan suara seringkali lebih dipercaya.     
    
Sejak dua-tiga bulan terakhir, kita bisa melihat dan merasakan tanda-tanda sirkulasi hoaks makin marak. Menurut catatan Kementerian Kominfo, pada Agustus 2018 hanya muncul 25 hoaks, sedangkan pada Februari 2019 hoaks telah berkembang menjadi 353 hoaks, dan di bulan Maret menjadi 453 hoaks. Memasuki masa pascapemilu/pilpres ditengarai jumlah persebaran hoaks justru lebih menggila.
   
Hoaks politik yang diproduksi, disirkulasi, dan kemudian diresirkulasi, diyakini efeknya jauh lebih dahsyat. Video hoaks berjudul Server KPU Disetting untuk Memenangkan Kubu Tertentu, misalnya,  yang disebar secara masif di media sosial, dalam sehari telah dibagikan kepada 45 ribu dan dilihat 974 ribu kali.
 
Ini pun hanya terbatas yang disebarkan melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Jika penyebaran melalui WhatsApp juga dihitung, bisa dipastikan angkanya akan jauh lebih besar. Hoaks ibaratnya ialah cendawan di musim hujan yang tumbuh subur dan tidak lagi terbendung.

Sejumlah faktor
Melihat potensi dan efek hoaks yang begitu luar biasa, tentu kita bisa memahami jika hoaks di tahun politik ini lantas menjadi salah satu senjata andalan kubu yang bersaing dalam pemilu. Dalam beberapa bulan terakhir, silang perdebatan, dan saling menangkis hoaks menjadi aktivitas rutin yang dilakukan kubu yang bersaing untuk menjaga reputasi sekaligus menjatuhkan reputasi lawan.
    
Ada kesan kuat, sekali sebuah informasi bohong di-upload, maka pihak yang berkontestasi cenderung segera menggoreng isu itu untuk menjatuhkan reputasi lawan. Berkaca pengalaman sejumlah negara, seperti AS, Eropa, dll, fungsi hoaks bagaimanapun tidak lagi bisa dinafikan.
     
Di Indonesia, secara garis besar ada tiga faktor yang menyebabkan hoaks mengalami proses instumentalisasi dan dijadikan alat politik untuk menambah jumlah dukungan suara. Pertama, karena daya jangkau persebaran hoaks yang luar biasa masif dan mampu menjangkau massa dalam skala yang tidak terbatas.
    
Seperti dilaporkan We Are Social, sampai Januari 2018, jumlah akun Facebook di Indonesia tercatat telah mencapai 130 juta di mana itu ialah angka yang terbesar keempat di dunia.
    
Facebook salah satu media sosial yang banyak dipakai untuk menyebarkan hoaks. Bisa dibayangkan, dalam sekali upload berita hoaks, dalam hitungan detik sudah berapa banyak warganet yang bisa dijangkau. Meski tidak selalu manjur, tetapi hoaks yang berkali-kali disirkulasi dan diresirkulasi niscaya akan menimbulkan efek yang sifgnifikan.
    
Kedua, karena proses komodifikasi dan komersialisasi hoaks. Munculnya sekelompok orang yang sengaja mengembangkan bisnis penyebaran hoaks untuk mendukung kepentingan kekuatan politik tertentu.
     
Bagi kelompok produsen hoaks komersial ini, yang penting bukan ideologi dan kepentingan kandidat yang mereka dukung, tetapi berapa keuntungan yang mereka peroleh dengan memproduksi dan meresirkulasi hoaks-hoaks yang meresahkan masyarakat. Di mata kelompok ini, yang penting bukan sentimen politik, tetapi siapa pihak yang bersedia membayar mereka dengan dana yang besar.
    
Ketiga, karena pihak yang berkontestasi dalam pesta demokrasi umumnya menyadari bahwa sebelum KPU benar-benar mengumumkan hasil resmi perolehan suara, maka kesempatan untuk berkontestasi dan menggali dukungan niscaya masih terbuka. Walaupun mungkin cara-cara yang dilakukan termasuk inkonstitusional, yang penting sebelum titik darah penghabisan, sepanjang itu pula cara-cara apa pun sah untuk dilakukan. Sikap dan tindakan mengklaim perolehan suara tetap sah dilakukan, terlebih ketika sikap mereka didukung berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan secara masif.

Imunitas masyarakat
Pascadilaksanakan pemilu, penyebaran berita hoaks harus diakui kian menjadi dan makin tidak terkendali. Hoaks yang muncul makin intensif, bukan hanya dipergunakan sebagai instrumen untuk menjatuhkan reputasi lawan, tetapi juga untuk mendegradasi lembaga penyelenggara pemilu sekaligus memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kualitas penyelenggara pesta demokrasi terbesar di negeri ini.
    
Meskipun sejumlah warganet yang menjadi produsen hoaks telah berhasil ditangkap dan dijatuhi sanksi, tetapi hoaks-hoaks baru terus bermunculan. Imbauan agar masyarakat melakukan proses check and recheck sebelum meresirkulasi hoaks sepertinya tidak banyak bermanfaat.
    
Di era post-truth seperti sekarang ini, yang namanya kebenaran memang menjadi sesuatu yang susah untuk dipastikan. Masyarakat yang masuk dalam perangkap simulakra politik, sering tidak lagi mampu bersikap kritis. Akibat preferensi ideologi dan fanatisme terhadap kandidat tertentu, sering terjadi masyarakat menjadi tidak lagi mampu membedakan mana hoaks dan mana informasi yang benar. Situasi dan kondisi masyarakat seperti itulah yang menjadi habitat yang subur bagi persemaian hoaks-hoaks politik yang terus bermunculan.
    
Untuk mencegah agar produksi dan penyebaran hoaks tidak makin masif, selain dibutuhkan respons cepat aparat penegak hukum menelusur dan menangkap produsen-produsen hoaks, yang tidak kalah penting melatih masyarakat agar makin kebal terhadap berbagai bentuk hoaks.
    
Berharap hoaks tidak lagi diproduksi jelas merupakan hal yang mustahil. Namun, ketika para warganet makin kritis dan kebal menyikapi membanjirnya hoaks, maka ibaratnya hoaks ialah vaksin yang disuntikkan ke tubuh masyarakat yang makin imun.
    

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More