Kamis 02 Mei 2019, 08:15 WIB

Buruh Tuntut PP 78 tentang Pengupahan Dicabut

Media Indonesia | Humaniora
Buruh Tuntut PP 78 tentang Pengupahan Dicabut

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ratusan buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan Patung Kuda, Jakarta,

 

SEJUMLAH tuntutan diajukan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional kemarin mulai perlunya reformasi sistem jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga­kerjaan gratis untuk buruh, pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hingga pencabutan Permenaker No 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan.

Buruh juga meminta penegakkan hukum ketenagakerjaan dan dilindunginya pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja serta perlunya ratifikasi Konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas.

“Permasalahan yang fundamental bagi pekerja atau buruh, yaitu tentang pengupahan, seolah dijadikan mainan investasi dengan tidak memperhatikan masalah pekerja atau buruh yang sebenarnya,” ung­kap Kusmin selaku koordinator lapangan Serikat Pekerja Nasional  yang beraksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan PP 78/2015 ialah penyebab murahnya upah buruh yang berdampak daya beli kaum buruh pun menurun. Ia juga menuntut pemerintah menaikkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item.

Tuntutan lainnya dari KSPI soal peningkatan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun para buruh, penurunan tarif dasar listrik dan harga sembako serta peningkatan kesejahteraan dan pendapatan guru maupun tenaga honorer, serta pengemudi ojek daring.

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di berbagai kota di Indonesia yang berjalan dengan tertib­, aman, dan kondusif itu disambut baik oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dia menilai peristiwa itu akan menjadi momentum perubahan yang mengarah pada ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik di masa mendatang.

Alasannya, pemerintah telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia.
“Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan skill. Kita punya tenaga kerja ahli, berkualitas, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan permintaan dari dunia kerja. Persebarannya pun tidak merata hingga ke berbagai daerah. Itu yang harus dibenahi ke depan,” ujar Hanif melalui keterangan resminya.

Caranya, lanjut Hanif, ialah dengan meningkatkan pelatihan vokasi di berbagai daerah dalam rangka memberikan pelatihan soft skill dan hard skill. (Iam/*/Pra/Put/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More