KPK Resmi Tetapkan Walikota Tasikmalaya Jadi Tersangka

Penulis: M. Ilham Ramadhan Avisena Pada: Jumat, 26 Apr 2019, 18:36 WIB Politik dan Hukum
KPK Resmi Tetapkan Walikota Tasikmalaya Jadi Tersangka

MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka BBD, Wali Kota Tasikmalaya periode 2012 - 2017 dan 2017 - 2022," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4).

KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berebeda terkait dengan kasus ini, yakni, Kantor Wali Kota Tasikmalaya pada Rabu (24/4), Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Kesehatan Tasikmalaya dan RSUD di Tasikmalaya pada Kamis (25/4).

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya masih Beraktivitas Seperti Biasa

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.

"Hari ini tim melakukan pemeriksaan kepada delapan orang saksi dari unsur pejabat dan PNS Kota Tasikmalaya. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Tasikmalaya," tambah Febri.

Penyidikan kepada Budi merupakan hasil pengembangan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN-P tahun anggaran 2018. Saat itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan uang sejumlah Rp. 400 juta.

Dari OTT itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, perantara dari pihak swasta Eka Kamaludin dan kontraktor pihak swasta Ahmad Ghiast.

"Empat orang tersebut telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Febri.

Dalam proses penanganan perkara, KPK menemukan sejumlah bukti penerimaan lain oleh Yaya dari berbagai pihak dengan peran lain. Selain itu KPK juga melakukan penyidikan untuk dua orang tersangka.

"Penyidikan kepada SKM, anggota DPR periode 2014 - 2019 dan NPA, pelaksana tugas dan penanggungjawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua," ungkap Febri

NPA (Natan Pasomba) diduga memberikan uang senilai Rp. 441 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah sebanyak Rp 3,96 miliar dan USD 33,500. Uang itu merupakan comitment fee sebesar 9% dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. SKM (Sukiman) diduga menerima Rp 2,65 miliar dan USD 22,000.

"Setelah mencermati proses penyidikan dan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain, maka dilakukan penyidikan dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018," jelas Febri.

Atas dasar itu Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Ia juga diduga memberi uang senilai Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK Kota Tasikmalaya kepada Yaya dan kawan-kawan.

Yaya diduga menawarkan bantuan terkait pengurusan alokasi DAK, Budi bersedia memberikan fee kepada Yaya bila membantunya. Kemudian, bidang yang diajukan oleh Budi kepada Kementerian Keuangan ialah jalan, irigasi dan rumah sakit rujukan.

21 Juli 2017, Budi kembali menemui Yaya di Kementerian Keuangan. Pada pertemuan itu, Budi diduga memberi Rp 200 juta kepada Yaya. Kemudian pada 3 April 2018, Budi kembali memberikan uang kepada Yaya senilai Rp 200 juta.

"KPK kecewa dengan aparatur daerah, khususnya Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat namun menyalahgunakannya dan melakukan korupsi," tandas Febri.

Atas dugaan itu, Budi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/01 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More