Pemilu Disebut Penuh Kecurangan, TKN: Itu Zalim!

Penulis: RO/Micom Pada: Jumat, 26 Apr 2019, 18:17 WIB Politik dan Hukum
Pemilu Disebut Penuh Kecurangan, TKN: Itu Zalim!

MI/SUSANTO
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin menyatakan pihak yang menyebut pemilu penuh dengan kecurangan sebagai orang-orang yang zalim.

Undang-Undang Pemilu telah didesain mengantisipasi segala bentuk kecurangan, serta memberikan saluran pengaduan yang berjenjang.

“Jangan asal cuap-cuap di media. Semua kecurangan diberikan saluran pengaduan berjenjang. Ke Bawaslu, lalu di MK tapi lengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Jangan delegitimasi pemilu,” tegas Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, di War Room TKN, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat (26/4).

Baca juga: Real Count TKN: Jokowi-Ma'ruf Meraup 72,9% Di Luar Negeri

Untuk memantau jalannya pemilu, TKN berinisiatif membentuk War Room yang berfungsi sebagai pembanding data KPU dan quick count lembaga survei. Dari hasil olah data inilah, TKN bisa menarik kesimpulan bahwa Pemilu 2019 telah berjalan tanpa kecurangan yang masif.

Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong menyatakan, TKN berkomitmen secara rutin meng-update data penghitungan suara dari War Room TKN. “Makanya kami mendorong BPN membuka pusat tabulasi mereka kalau memang sudah ada. Karena kabar terakhirnya mereka baru meminta Salinan C1. Jangan-jangan baru mau dibentuk? Ujar Usman Kansong.  

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menambahkan, indikasi tidak adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 juga tercermin dari perbedaan hasil penghitungan sementara KPU, TKN, maupun Quick Count. “Yang berbeda itu cuma klaim BPN menang 62%. Apakah benar mereka punya pusat penghitungan suara? Kalau mereka buka, publik jadi bisa tahu mana yang akurat. Ini kan lebih elok,” tegas Lukman.  

Koordinator War Room Direktorat Saksi TKN Alfati Nova mengungkapkan, TKN menggunakan data yang berasal dari saksi-saksi 01 yang telah menerima mandat tertulis untuk menjamin akurasi data. Jokowi-Amin tercatat memiliki lebih dari 800 ribu saksi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Data kami bisa dipertanggungjawabkan. Karena dikirimkan oleh saksi-saksi 01 yang memegang salinan C1 yang telah ditandatangani KPPS. Jadi bukan dari relawan,” ungkap Alfati Nova. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More