Anies: Banyak Data Objek Pajak di Jakarta yang tak Sesuai

Penulis: Rifaldi Putra Irianto Pada: Jumat, 26 Apr 2019, 15:25 WIB Megapolitan
Anies: Banyak Data Objek Pajak di Jakarta yang tak Sesuai

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan tak menampik bahwa data objek pajak di Ibu Kota banyak yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Saat ini informasi yang kita miliki banyak yang tidak update, jadi para wajib pajak juga merasakan ketika terima surat tagihan ukuran bangunannya ukuran tanah nya belum tentu mencerminkan kenyataan di lapangan, " Kata Anies di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Jakarta, Jum'at (26/4).

Ia mengatakan bahwa data pada setiap dinas pun berbeda. Ia mencontohkan ketidaksinkronan data antara BPRD dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

"Data kita misalnya dari BPRD angkanya X, dari data Cipta Karya Y dari Dinas Kependudukan angkanya Z itu terjadi, " ungkapnya.

Oleh karena itu Anies berniat melakukan fiscal cadaster untuk mendata ulang objek-objek pajak di Ibu Kota. Pihaknya kini menurunkan petugas sebanyak 721 orang untuk mendata ulang objek-objek pajak di Jakarta.

"(Sebanyak) 721 orang yang nanti akan menjadi pengumpul data di seluruh wilayah. Sekarang kita mulai di bulan April ini ada 4 kecamatan. Kecamatan Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak dan Penjaringan, " jelasnya.

 

Baca juga: Anies: Sampah di Pintu Air Manggarai bukan dari Warga Jakarta

 

Ia berharap fiscal cadaster dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat dan dapat menyusun kebijakan pajak agar lebih baik.

"Karena dengan fiscal cadaster ini kita akan punya informasi tentang tanah mulai dari haknya, batasannya, tanggung jawabnya, dengan begitu nanti kita punya informasi yang lengkap, " ucapnya.

Anies pun meminta masyarakat untuk memberikan informasi yang benar pada petugas terkait kepemilikan objek pajak. Dengan begitu, data-data yang dihasilkan akurat dan sesuai kenyataan. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More