Jumat 26 April 2019, 14:47 WIB

Gubernur Jatim Diperiksa Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Gubernur Jatim Diperiksa Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

ANTARA/Didik Suhartono
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

 

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang memeriksa lima orang sakso terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, dengan tersangka Haris Hasanudin.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, salah satu saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK ialah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Siang ini, informasi yang saya dapatkan dari tim penyidik di Surabaya, ada lima orang saksi yang sedang diperiksa di Ditkrimsus Polda Jatim, termasuk saksi Khofifah, Gubernur Jatim," kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/4).

Selain Khofiah, penyidik KPK juga memeriksa saksi lain dari unsur pejabat dan ASN di kantor Kemenag wilayah Jawa Timur.

"Saksi lain, dari unsur pejabat dan ASN di Kantor Kemenag Jatim untuk mendalami pengetahuan saksi tentang tersangka HRS," tambah Febri.

Dalam operasi tangkap tangan di Surabaya beberapa waktu lalu, KPK menetapkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang akrab disapa Romi, mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin, dan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq sebagai tersangka.

KPK menduga ada transaksi yang dilakukan oleh Haris dan Muafaq kepada Romi. Transaksi tersebut diduga terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Ada dugaan Haris telah menyerahkan uang sebesar Rp250 juta kepada Romi untuk memuluskan langkahnya menjabat Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK mengamankan uang Rp156 juta.

baca juga: KPK: Belum Ada Tersangka Baru Soal Jual Beli Jabatan di Kemenag

KPK menyangkakan Romi melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Haris melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Muafaq juga disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-3)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya