Jumat 26 April 2019, 13:45 WIB

Rencana Pemerintah Naikkan Tarif BPJS Kesehatan Didukung

Indriyani Astuti | Humaniora
Rencana Pemerintah Naikkan Tarif BPJS Kesehatan Didukung

ANTARA/Aprillio Akbar
Calon pasien menunjukkan kartu BPJS Kesehatan saat menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta.

 

PEMERINTAH mewacanakan kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen penerima bantuan iuran (PBI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani, seusai rapat tingkat menteri di Istana Negara, beberapa waktu lalu, mengatakan kenaikan iuran nantinya akan mengacu pada hasil audit tahap ketiga yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tetapi, ia belum dapat memastikan besaran kenaikan dan waktu diberlakukan.

Rencana kenaikan iuran mendapat dukungan dari banyak pihak, salah satunya lembaga swadaya masyarakat.

Koordinator bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kenaikan iuran akan efektif mengatasi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebab peserta dari segmen PBI yang dibayarkan pemerintah cukup banyak jumlahnya hampir 97 juta dari total 219.669.453 peserta.  

Baca juga: 83 RS Mitra BPJS Kesehatan belum Terakreditasi

Tetapi, ia mengingatkan kenaikan iuran tanpa perbaikan kinerja dari direksi BPJS Kesehatan seperti menarik tunggakan iuran diikuti penegakan hukum, upaya peningkatan kepesertaan, dan pengendalian klaim dari rumah sakit.

"Harus didukung kinerja Direksi BPJS Kesehatan untuk menarik tunggakan iuran sebesar Rp3,3 triliun," ucap Timboel ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (25/4).

Kenaikan iuran tersebut, ujar Timboel, harus berkualitas dalam mendukung pembiayaan JKN-KIS.

Menurutnya, minimal kenaikan tarif iuran setiap peserta PBI per bulan sebesar Rp7000 sehingga menjadi Rp30.000 dari iuran yang sebelumnya hanya Rp 23.000.

Apabila kenaikan dihitung sejak Januari 2019, Timboel mengatakan potensi tambahan dana yang akan diterima BPJS Kesehatan sebesar Rp11,46 triliun.

Tambahan dana itu, terang Timboel, tidak jauh berbeda dengan dana bantuan dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan pada 2018 sebesar Rp10,8 triliun.

"Ini akan secara signifikan mendukung pembiayaan JKN dan menurunkan angka defisit," ucapnya.

Kenaikan iuran diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres).No. 82/ 2018 juncto Perpres no.111/2013 tentang JKN yang menyatakan iuran JKN ditinjau paling lama 2 tahun.

Sementara itu, BPJS Kesehatan terus mengalami permasalahan keuangan atau defisit yang semakin besar setiap tahunnya.

Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016, Rp9 triliun pada 2017, dan diperkirakan Rp16,5 triliun pada 2018. (OL-2)

Baca Juga

Antara/Wahyu Putro A

Peringati Kelahiran Pancasila, Taspen Ajak Bersatu Atasi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:46 WIB
Muhamad Ali Mansur, mengajak seluruh insan Taspen dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan solidaritas sosial, khususnya...
Ilustrasi

Lebih dari 1.300 Bencana Hingga Akhir Mei 2020

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:16 WIB
Data BNPB per hari ini, Minggu (31/5), mencatat lebih dari 1.300 bencana terjadi dengan korban meninggal dunia 188 jiwa. Fenomena...
Antara/Ari Bowo

Update Covid-19, Pasien Sembuh Capai 7.308 Orang

👤Yanti Nainggolan 🕔Minggu 31 Mei 2020, 16:27 WIB
Data per Minggu (31/5), juga menunjukkan penambahan 700 kasus positif. Sehingga, total kasus covid-19 di Indonesia sebanyak 26.473...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya