Mendagri Resmikan Pasar Pelayanan Publik Pertama

Penulis: MI Pada: Jumat, 26 Apr 2019, 10:25 WIB Nusantara
Mendagri Resmikan Pasar Pelayanan Publik Pertama

ANTARA/Renald Ghifari
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meresmikan Pasar Pelayanan Publik di kompleks Pasar Tradisional Genteng Wetan, Banyuwangi, kemarin. Ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional sehingga warga bisa mengurus dokumen sembari berbelanja.

Tjahjo sangat mengapresiasi berdirinya pasar pelayanan yang menyatu dengan pasar tradisional itu. "Ini adalah contoh inovasi yang memudahkan warga. Warga yang akan ke pasar bisa mengakses pengurusan dokumen dengan mudah sehingga bisa cepat selesai urusannya. Memang pelayanan publik itu salah satunya harus cepat," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap agar semua lini pemerintahan mulai berpikir tentang inovasi dalam melayani warga. "Pemerintahan Pak Jokowi ingin agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, mulai desa hingga kepala dinas harus berani mengusulkan inovasi yang memudahkan warga. Lapor saja ke Pak Bupati kalau ada ide inovasi. Enggak perlu takut," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengapresiasi Kepala Desa Genteng Kulon dengan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk pengembangan pasar pelayanan publik ini.

"Saya kasih dana tambahan pengembangan desa Rp50 juta ya. Saya harap semua desa di Banyuwangi memanfaatkan optimal program Smart Kampung di wilayahnya untuk pelayanan publik," kata Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Kreatif dan Inovatif

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pasar Pelayanan Publik tersebut sama dengan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya telah berdiri di pusat Kota Banyuwangi.

"Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Pulau Jawa. Jarak daerah di selatan ke pusat kota bisa 2 jam. Setelah Mal Pelayanan Publik berdiri di pusat kota, kini kami bikin layanan terintegrasi serupa di kawasan selatan Banyuwangi. Ini bagian dari pemerataan kualitas pelayanan publik sehingga warga yang jauh dari pusat kota merasakan layanan dalam standar yang sama dengan warga di kota," ujar Anas.

Dalam tahap awal ini, terdapat 98 dokumen/izin dalam otoritas pemerintah kabupaten yang bisa dilayani di Pasar Pelayanan Publik ink. Dokumen tersebut, seperti administrasi kependudukan dan perizinan usaha.

"Jadi, ini semacam Mal Pelayanan Publik, tapi dalam unit kecil. Kalau di Mal Pelayanan Publik kan ada layanan dari BPOM, kepolisian, BPN, Kementerian Agama, PLN, BPJS, Ditjen Keimigrasian, dan sebagainya. (UA/Sto/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More