Hak Jawab Pemberitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Penulis: mediaindonesia.com Pada: Rabu, 24 Apr 2019, 20:10 WIB Surat Pembaca
Hak Jawab Pemberitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsni DKI Jakarta
Hak jawab pemberitaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsni DKI Jakarta

Berdasarkan pemberitaan di mediaindonesia.com dengan judul "https://m.mediaindonesia.com/read/detail/231232-tanah-di-bawah-rp1-m-bisa-dikenai-pbb-lagi" tanggal 23 April 2019, kami sampaikan bahwa penulis/editor telah menyajikan berita yang tidak sesuai dengan fakta.

Pergub 38 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sama sekali tidak disebutkan bahwa tahun 2020 NJOP PBB-P2 di bawah Rp1 miliar dihapuskan.

Jurnalis/editor berita di atas telah memasukkan opini pribadinya ke dalam judul maupun isi berita. Untuk itu kami meminta mediaindonesia.com merevisi judul dan isi berita yang menyampaikan fakta yang keliru tersebut dalam waktu 1x24 jam. Sebagai bahan koreksi lainnya, Kami juga akan meneruskan aduan atas pemberitaan yang tidak berbasis fakta ini ke Dewan Pers.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Atika Nur Rahmania

 

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More