Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pengurangan Bahan Kimia Berbahaya

Penulis: Dhika Kusuma Winata Pada: Rabu, 24 Apr 2019, 15:00 WIB Humaniora
Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pengurangan Bahan Kimia Berbahaya

ANTARA/Risky Andrianto
Warga melintas di dekat area lahan pembuangan pasir yang diduga mengandung limbah B3, di kawasan Banjir Kanal Timur, Bekasi.

PEMERINTAH mulai mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden untuk pengurangan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam rancangan perpres itu, nantinya, bakal diatur target terukur dan program untuk pengurangan B3.

"Sedang diupayakan persetujuan dari kementerian-kementerian terkait. Setelah itu akan disusun draft yang memuat target spesifik. Perpres akan menjadi peta jalan untuk Indonesia mengurangi bahan kimia berbahaya," kata Direktur Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yun Insiani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/4).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (POPs).

Dalam Konvensi Stockholm, bahan kimia berbahaya yang termasuk POPs terdiri dari tiga kategori, yaitu pestisida berupa dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT). Kemudian, bahan kimia industri berupa polychlorinated biphenyl (PCB). Lalu, produk lain di antaranya berupa polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) dan polychlorinated dibenzofurans (PCDF).

Baca juga: Peduli Limbah Plastik, KNI Raih Penghargaan Indonesia Green Award

Berdasarkan monitoring KLHK bekerja sama dengan pemerintah Jepang, tahun lalu, Yun mengatakan senyawa pestisida berbahaya masih ditemukan di sejumlah daerah misalnya di Kototabang, Sumatra Barat.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, bahan kimia DDT telah dilarang dipergunakan.

Dalam PP tersebut diatur 10 bahan kimia yang dilarang, 209 bahan yang boleh digunakan, dan 45 bahan yang penggunaannya terbatas.

"Kita akan sampaikan ke Kementerian Pertanian petani bahwa itu mungkin masih pakai dan masih diperjualbelikan," ucapnya.

Contoh lainnya, berdasarkan laporan Indonesia yang disampaikan ke Badan PBB UNEP pada 2014, kontaminasi senyawa PCB di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 23.000 ton yang ditemukan pada minyak trafo peralatan listrik, fluida penghantar panas, dan pelumas.

PCB juga digunakan di dalam bahan pembuat plastik, pelapis permukaan, tinta, perekat, zat anti api, cat dan kertas fotokopi nonkarbon.

Ia menegaskan pengelolaan B3 ke depan akan lebih diperketat dari segi regulasi. Pasalnya, Indonesia rentan dengan kontaminasi limbah B3 karena 90% bahan kimia untuk industri didapat secara impor.

Selain mempersiapkan peta jalan, ucap Yun, pihaknya juga akan mengupayakan revisi PP 74 dan akan mengkaji penambahan daftar bahan B3 yang dilarang. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More