Rabu 24 April 2019, 09:15 WIB

PPDB Berbasis Zonasi Dibuka Mei 2019

MI | Humaniora
PPDB Berbasis Zonasi Dibuka Mei 2019

ANTARA//Maulana Surya
SISTEM ZONASI PPDB SOLO: Sejumlah siswa didampingi wali siswa mengantre untuk mendaftar Sekolah Menengah Pertama di kantor Dinas Pendidikan.

 

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020 akan dibuka Mei 2019 mendatang. Namun, masih banyak daerah yang belum mengesahkan peraturan daerah dan petunjuk teknis sebagai acuan PPDB zonasi.

Padahal, sejak Januari 2019 pemerintah pusat telah mewanti-wanti agar penetapan zonasi dilakukan paling telat satu bulan sebelum proses PPDB dimulai.

"Tinggal peraturan gubernurnya saja. Setelah itu kita akan sosialisasi," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bangka Belitung Muhammad Soleh di Pangkalpinang, kemarin.

Menurutnya, kali ini sistem identitas tunggal akan menjadi acuan dalam menyeleksi calon siswa. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2019 yang disepakati Mendikbud dan Mendagri pada 10 April 2019 lalu, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota.

"Dalam penerapan zonasi ini kita bisa berkoordinasi dengan disdukcapil," ujarnya.

Diakui Soleh, pihaknya meminta pengecualian untuk wilayah yang minim jumlah SMA-nya, seperti terjadi di Payung, Kabupaten Bangka Barat, dan Sungailiat, Bangka. "Agar anak-anak bisa sekolah, makanya perlu pengecualian," tukasnya.

Baca Juga : Mendikbud Tagih Komitmen Daerah Soal Zonasi PPDB

Pengecualian juga diterapkan Kota Cimahi, Jawa Barat, pada PPDB SMP karena kurangnya fasilitas sekolah. Sekretaris Disdik Kota Cimahi, Ipah Latifah, mengatakan sistem zonasi 90% belum sanggup diterapkan dalam PPDB tahun ini karena SMP di wilayahnya masih minim.

"Di Cimahi masih ada lima kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri, di antaranya Kelurahan Pasirkaliki, Citeureup, Padasuka, Cigugur, dan Kelurahan Cimahi," kata Ipah.

Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Deden Saeful Hidayat, menegaskan Jabar akan mengikuti aturan Permendikbud terbaru, yaitu zonasi 90%, 5% untuk prestasi, dan 5% untuk perpindahan orangtua. Namun, imbuhnya, yang zonasi 90% sifatnya kolaborasi.

"Kami belum bisa menjelaskan sebelum pergubnya keluar, tapi kami targetkan per 1 Mei nanti akan disosialisasikan ke sekolah dan masyarakat," pungkasnya. (RF/DG/BB/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More