Selasa 23 April 2019, 18:02 WIB

Dirut PLN Sofyan Basir Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dirut PLN Sofyan Basir Ditetapkan Sebagai Tersangka

MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Dirut PT PLN Sofyan Basir (SFB) diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.    

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim.

Baca juga: Sore Ini, KPK Umumkan Tersangka Baru Korupsi Sektor Energi

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Tersangka Sofyan diduga bersama-sama atau membantu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.    

Tersangka Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.    

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Baca juga: Idrus Marham Divonis 3 Tahun

Terkait dengan penanganan perkara pokok, KPK mulai menangani kasus lni sejak operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada 13 Juli 2018 dan kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.   

"Dua pihak ini telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat hingga berkekuatan hukum tetap," ucap Saut.

Dalam perkembangannya, KPK menemukan sejumlah bukti penerimaan lain oleh Eni Maulani Saragih dari berbagai pihak dan peran pihak-pihak lain dan melakukan penyidikan untuk dua tersangka, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham dan pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan. (Ant/OL-6)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

KPK Tahan Tujuh Tersangka Suap Bupati Kutai Timur

👤Dhika kusuma winata 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 17:05 WIB
Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai...
DOK ISTIMEWA

NasDem Berikan Dukungan ke Irianto-Irwan Sabrie

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 14:57 WIB
Saat ini pasangan Irianto-Irwan Sabrie telah memenuhi syarat dengan mengantongi SK dari empat partai sebagai syarat atau di parlemen 7...
MI/WIDJAJADI

PA 212 Gelar Apel Siaga Besok, Wajib Taati Protokol Kesehatan

👤Antara 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 14:30 WIB
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya