Bom Sri Lanka, Polri Tegaskan Tidak Ada WNI Korban dan Pelaku

Penulis: M. Iqbal Al Machmudi Pada: Selasa, 23 Apr 2019, 17:20 WIB Internasional
Bom Sri Lanka, Polri Tegaskan Tidak Ada WNI Korban dan Pelaku

antara
Dedi Prasetyo.

KAROPENGMAS Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban maupun pelaku atas ledakan bom di Sri Lanka pada hari Minggu (21/4).

"Kejadian ledakan bom Sri Lanka sampai dengan hari ini tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI)," kata Dedi di Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Pelaku bom bunuh diri yang menewaskan 310 orang tersebut merupakan warga negara Sri Lanka dan bukan WNI yang bernama Ihsan Setiawan yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini.

"Setelah dilakukan identifikasi pelaku bom bukanlah Warga Negara Indonesia tapi warga negara Sri Lanka," ujar Dedi Prasetyo.

Salah satu pelaku bom bunuh diri di Sri Lanka berhasil diidentifikasi. Pelakunya bernama Insan Seelawan, yang berasal dari Sri Lanka.

 

Baca juga: Korban Tewas Akibat Serangan Teror di Sri Lanka Capai 310 Orang

 

Sebelumnya, terdapat kabar bahwasannya pelaku bom bunuh diri di tiga gereja dan tiga hotel tersebut bahwa pelaku bernama Insan Setiawan.

Namun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah membantah hal tersebut.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan KBRI Kolombo telah melakukan komunikasi langsung dengan otoritas keamanan Sri Lanka dan memperoleh bahwa nama yang benar adalah Insan Seelawan, yang berasal dari Sri Lanka.

Bom yang terjadi saat perayaan paskah tersebut diduga berasal dari bom bunuh diri yang menewaskan 310 orang dan ratusan orang luka-luka, bom tersebut meledak di tiga gereja dan tiga hotel. (A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More