Burhanuddin Muhtadi Laporkan Empat Akun ke Bareskrim

Penulis: Antara Pada: Senin, 22 Apr 2019, 19:06 WIB Politik dan Hukum
Burhanuddin Muhtadi Laporkan Empat Akun ke Bareskrim

MI/Adam Dwi
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melaporkan pemilik empat akun media sosial (medsos) ke Bareskrim Polri atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.   

Akun-akun yang dilaporkannya yakni dua akun Facebook, satu akun Twitter, dan satu akun blog Wordpress.    

Alasannya melaporkan keempat akun itu ke polisi karena akun-akun itu telah menyebarkan video berdurasi empat menit yang menginformasikan bahwa Burhanuddin menerima uang sebesar Rp450 miliar untuk mengatur hasil hitung cepat pilpres 2019 yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.    

"Sejak kemarin saya diserang ribuan akun (media sosial) yang menuduh saya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar," kata Burhanuddin di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/4).    

Burhanuddin mengatakan, video yang viral di medsos itu membangun opini jika dia melakukan strategi posttruth dengan membombardir masyarakat melalui hasil quick count palsu.  

"Padahal video itu berisi kegiatan saya yang sedang berdiskusi dengan Profesor Rhenald Kasali membicarakan elektabilitas Jokowi dan itu sudah
lama," kata dia.    

Baca juga: Hitung Cepat Sebagai Kontrol Klaim Kemenangan Pemilu

Laporan Burhanuddin teregister dengan nomor LP/B/0394/IV/2019/Bareskrim. Dalam laporannya, para terlapor dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3), Penghinaan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More