Mendagri Minta Bupati Madina Kaji Ulang Pengunduran Dirinya

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 22 Apr 2019, 17:35 WIB Politik dan Hukum
Mendagri Minta Bupati Madina Kaji Ulang Pengunduran Dirinya

ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai alasan mundur Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution sangat tidak lazim. Pasalnya, alasan Dahlan mengundurkan diri karena hasil Pemilu 2019 tidak sesuai yang diharapkan dianggap Tjahjo menciderai amanat masyarakat yang telah memilihnya secara lansung.

"Dia seorang bupati yang cukup berhasil di derahnya. Tapi hanya karena pertimbangan politis dia mundur. Nanti kalau kami setujui pengunduran dirinya, nanti akan menjadi sebuah preseden," jelas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/4).

Baca juga: Mendagri Pelajari Surat Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal

Dari data Komisi Pemilihan Umum per 22 April di Mandailing Natal, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, meraih 80% suara.

Surat permohonan berhenti dari jabatan ditulis Dahlan pada 18 April 2019. Surat dengan nomor 019.6/1214/TUPIM/2019 itu ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut seharusnya alamat surat tidak ditujukan kepada Mendagri, tetapi kepada DPRD Mandailing Natal dan Gubernur Sumatera Utara.

"Harusnya diajukan dulu ke DPRD  kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur. Jadi, ini kami sekarang melakukan koordinasi dengan Pemda Sumut. Nanti (Dahlan) akan kami panggil, kira-kira memberikan saran terbaik dulu," tandasnya.

Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah menekan kepala daerah dalam urusan pilpres.

"Tidak ada instruksi apapun. Justru kepala daerah-kepala daerah yang memberikan target kepada Jokowi," tandas Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) itu. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More