Segera Evaluasi Pelaksanaan Serentak

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Senin, 22 Apr 2019, 06:45 WIB Politik dan Hukum
Segera Evaluasi Pelaksanaan Serentak

MI/Susanto
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi

SEJUMLAH kalangan sepakat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang telah memakan korban jiwa 56 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu dievaluasi.

“MUI mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang dan meng-evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak antara pilpres dan pileg dalam waktu sehari,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi kepada wartawan di Jakarta, kemarin.    

Dia mengatakan evaluasi Pemilu 2019 penting karena tidak hanya mengakibatkan banyaknya petugas KPPS yang meninggal akibat kelelahan, tetapi juga karena pertimbangan aspek kesiapan SDM masyarakat dalam menggunakan hak pilih.    

Hal itu, kata dia, mengingat banyaknya laporan dari masyarakat bahwa banyak kertas suara yang rusak atau tidak dicoblos oleh pemilih karena banyaknya kertas suara yang mereka diterima.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan skema pemilu serentak dengan lima surat suara memang tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu.

Menurutnya, hal itu tidak sepadan ­dengan kemampuan dan daya tahan kerja petugas supaya bisa bekerja efektif dan profesional.

“Makanya, sedari awal yang kami usulkan bukan pemilu borongan lima surat suara, melainkan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. Lalu pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota dengan jarak 2,5 tahun atau 30 bulan,” ujar Titi saat dihubungi, kemarin.

Selain itu, Titi menambahkan, teknis ­pungut hitung harus dibuat lebih sederhana dengan mengurangi berbagai beban pengisian formulir yang terlalu banyak. Menurutnya, rekapitulasi elektronik menjadi sebuah keniscayaan selain juga bisa membuat hasil lebih cepat tersaji.

Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay dan Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, ketika dihubungi di tempat terpisah juga sependapat Pemilu 2019 dievaluasi. “Kita sudah memiliki beberapa catatan,” ujar Moledoko.(Hym/Dro/*/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More