Sabtu 20 April 2019, 21:23 WIB

Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Bawaslu Cabut Akreditasi Jurdil2019

MI/M Irfan
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil tindakan tegas terhadap PT Prawedanet Aliansi Teknologi selaku pemantau pemilu terdaftar karena memublikasikan hasil quick count Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.

Jurdil2019 tercatat di Bawaslu sebagai pemantau pemilu bukan sebagai lembaga survei.

"Jurdil2019 adalah pengembangan dari pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Akhirnya kita cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan. Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah melanggar larangan bagi pemantau pemilu," ungkap anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4).

Baca juga: Prabowo Optimistis Menang 63%

Bawaslu telah mengeluarkan surat kepada Direktur Utama PT Prawedanet Aliansi Teknologi perihal pencabutan sertifikat akreditasi pemantau pemilu dengan Nomor Surat 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019.

Dalam surat tersebut dijelaskan Bawaslu memberikan persetujuan terhadap PT Prawedanet Aliansi Teknologi yang mengajukan permohonan untuk menjadi pemantau pemilu dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Namun dalam kenyataannya mereka melakukan quick count dan memublikasikan hasil quick count melalui Bravos Radio dan laman www.jurdil2019.org.

Baca juga: Lembaga Survei Tantang Kubu Prabowo Keluarkan Data

Atas hal tersebut Bawaslu menilai PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan Sertifikat Akreditasi Nomor 063/BAWASLU/IV/2019 yang dikeluarkan Bawaslu.

Sertifikat itu hanya untuk pemantau pemilu. Sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quick count merupakan kegiatan survei hanya boleh dilakukan oleh lembaga survei berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 443 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu juncto pasal 22 peraturan badan Pengawas Pemilu nomor 4 tahun 2018 tentang pemantauan pemilu, maka Bawaslu mencabut sertifikat akreditasi PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.

"Dengan demikian terhitung mulai dikeluarkan surat ini, mereka dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu," kata Afif.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan lembaga survei dengan pemantau pemilu harus dibedakan fungsi kerjanya. Tidak dibenarkan jika sebuah lembaga yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu malah mengeluarkan hasil quick count.

"Ya pemantau beda dengan lembaga survei," pungkasnya. (X-15)

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko Suwarso

Korupsi di Tengah Pandemi, Pelakunya Harus Dihukum Berat

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 05 Juli 2020, 18:05 WIB
Keduanya layak mendapatkan pemberatan hukuman saat keduanya menjadi terdakwa di persidangan tindak pidana korupsi...
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Golkar Targetkan Menang Pilkada di 60% Daerah

👤Ardi Teristi 🕔Minggu 05 Juli 2020, 16:40 WIB
Kandidat yang diusung oleh Partai Golkar untuk pilkada tidak harus dari kader, tetapi bisa juga dari luar Partai...
Antara

RUU Cipta Kerja Penting untuk Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 05 Juli 2020, 16:23 WIB
Skor Indonesia untuk kebebasan ketenagakerjaan tahun 2020 merosot di peringkat 145 dari 184...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya